Negara Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam
pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(selanjutnya disebut UUD 1945).Perkebangan dan transformasi terhadap kemajuan
teknologi informasi sangat berpengaruh dan memberikan dampak terhadap sendisendi

kehidupan di seluruh dunia. Semua negara di dunia tidak bisa membendung
perkembangan dan kemajuan teknologi informasi.Cryptocurrency sebagai sarana alat
investasi berdampak negative bagi Negara Indonesia, terutama yang menyangkut
terkait bisnis ini disebabkan orang atau kelompok yang melakukan kejahatan tersebut
menggunakan kemajuan teknologi dengan tujuan kotor.
Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah : adalah pendekatan
yuridis normatif atau pendekatan undang-undang, metode perbandingan hukum.
Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis yaitu suatu upaya
untuk menganalisis dan menjelaskan masalah- masalah hukum yang berkaitan dengan
objek, dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh
gambaran secara menyeluruh dan sistematik mengenai segala hal yang berhubungan
Cryptocurrency .
penulis berpendapat bahwa perlu adanya Formulasi kusus terkait penanganan tindak
pidana pencucian uang virtual ( Cryptocurrency) yaitu dengan dibuatnya payung
hukum yang jelas di Indonesia, PPATK juga bisa berkolaborasi dengan lembaga
negara lainnya untuk bersama memantau pergerakan dari mata uang Cryptocurrency
agar tidak semena-mena dipindahtangankan karena teknologinya yang bersifat
tertutup.
Kata Kunci: Cryptocurrency, Pencucian uang, uang digital