Penanganan masalah narkotika tidak hanya menghadapi masalah hukum,
tetapi juga masalah kesehatan. Hukuman penjara seringkali menjadi pilihan
pertama bagi pemerintah dalam menangani kasus narkotika. Faktanya di Lapas
dinilai over kapasitas, dan masih banyak residivis narkotika. Tujuan penelitian ini
adalah menganilisis urgensi asesmen terpadu terhadap penanganan perkara pecandu
narkotika dalam sistem peradilan pidana. Menganalisis pelaksanaan asesmen
terpadu terhadap penanganan perkara pecandu narkotika di POLDA Jawa Tengah,
dan menganalisis penegakan hukum terhadap pecandu narkotika dalam sistem
peradilan pidana di masa yang akan datang.
Metode pendekatan penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis
Sosiologis. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
deskriptif analitis. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa
Kualitatif.
Hasil penelitian ini adalah urgensi asesmen terpadu terhadap penanganan
perkara pecandu narkotika adalah penyalahguna merupakan orang sakit dengan
kondisi ketergantungan narkotika. Oleh karena itu agar penyalahguna narkotika
dapat reintegrasi sosial, memulihkan kondisi fisik dan psikisnya untuk bisa berdaya
kembali diperlukan suatu mekanisme pengobatan yang disebut rehabiltasi
narkotika, selain itu Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan terjadi akibat
pengguna narkoba diputus hukuman pidana, padahal pilihan hukuman rehabilitasi
lebih baik diterapkan bagi pengguna narkoba. Penerapan asesmen terpadu di
POLDA Jawa Tengah dengan tersangka R. J sudah sesuai prosedur. Pelaksanaan
Asesmen dan analisis dilakukan oleh tim hukum POLDA Jawa Tengah yang
bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap narkotika dan prekursor
narkotika dan penyalahgunaan narkotika berkoordinasi dengan Penyidik yang
menangani perkara. Hasil asesmen tersebut sebagai kelengkapan berkas perkara
berfungsi sebagai keterangan seperti visum et repertum. Rekomendasi Tim
Asesmen Terpadu BNN sering digunakan sebagai salah satu alat bukti tambahan
yang mendukung tuntutan hukum terhadap individu yang diduga terlibat dalam
penyalahgunaan narkotika. Penegakan hukum terhadap pecandu narkotika di masa
depan harus sedapat mungkin mengedepankan rehabilitasi untuk menjaga
keselerasan dengan cita-cita pembentukan Undang-Undang Narkotika yakni
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Kata Kunci: Asesmen; Pecandu; Narkotika.