Pokok permasalahan mengenai Analisis Peraturan Kejaksaan Nomor 15
Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas di Kejaksaan Negeri
Ponorogo dan Akibat hukum terhadap perkara yang diselesaikan dengan
mekanisme keadilan restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Lalu Lintas di
Kejaksaan Negeri Ponorogo.
Metode pendekatan yang digunakan dengan pendekatan perundang-undangan
(statute approach) penelitian mengutamakan bahan hukum berupa peraturan
perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian juga
menggunakan Teori Kemanfaatan hukum dan Pertanggungjawaban Hukum
terhadap permasalahan yang diteliti.
Hasil penelitian dan pembahasan bahwa Peraturan Kejaksaan Nomor 15
Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas di Kejaksaan Negeri
Ponorogo dilakukan Penghentian Penuntutan melalui Surat Kepala Kejaksaan
Tinggi Jawa Timur No.R-86/M.5.26/Eku.2/03/2022. Kasus dilakukan penghentian
penuntutan untuk membuat kesepakatan perdamaian setelah pemenuhan
kewajiban dilaksanakan tanpa syarat. Legalitas penerapan restorative justice
penegakan hukum Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik
Indonesia, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik telah
mengadopsi prinsip keadilan restoratif sebagai menyelesaikan suatu perkara
pidana. Akibat hukum perkara yang diselesaikan dengan mekanisme keadilan
restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Lalu Lintas di Kejaksaan Negeri
Ponorogo Jaksa bertindak berdasarkan hukum dalam penyelesaian sengketa
pidana menghadapi sejumlah tantangan dari perspektif hukum, budaya, maupun
praktis. Akibat hukum terhadap perkara yang diselesaikan dengan mekanisme
keadilan restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Lalu Lintas memerlukan
pendekatan yang holistik dan terintegrasi untuk mengatasi kompleksitas
pelaksanaan pendekatan Restorative Justice dalam penyelesaian sengketa pidana.

Kata Kunci : Implementasi, Penghentian Penuntutan, Keadilan Restoratif.