SAPUTRA, WAHYU EKA (2024) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEGAWAI BANK DALAM PEMALSUAN DOKUMEN PENCATATAN TRANSAKSI PERBANKAN (Studi Kasus: Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2023/PN Blb). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302200331_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302200331_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (38kB) | Download (38kB)

Abstract

Perbuatan pemalsuan dokumen nasabah oleh pihak pegawai bank sangat
dilarang oleh undang-undang karena perbuatan tersebut merupakan suatu tindak
pidana di dalam Perbankan. Akibat dari perbuatan pidana ini dapat mengakibatkan
hilangnya kepercayaan nasabah kepada pihak bank, Bank akan mengalami kerugian
yang cukup besar serta dapat merusak Citra Perbankan Tujuan Penelitian ini adalah
Mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pegawai bank pemalsuan
dokumen pencatatan transaksi perbankan; Mengkaji dan menganalisis Faktorfaktor
penyebab
terjadinya
tindak
pidana
pemalsuan
dokumen
pencatatan
transaksi

perbankan;
Mengkaji
dan
menganalisis
pertanggungjawaban
pidana
pegawai
bank

pemalsuan
dokumen
pencatatan
transaksi
perbankan.

Metode pendekatan yang dipergunakan penyusunan tesis ialah penelitian
yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis dilakukan dengan cara meneliti
bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian
kepustakaan. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini dengan metode deskriptif.
Hasil penelitian ini adalah Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku
tindak pidana pemalsuan dokumen pencatatan transaksi perbankan dalam Putusan
Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 433/Pid.Sus/2023/PNBlb berupa
pemalsuan dokumen pencatatan transaksi perbankan yang dilakukan oleh terdakwa
C. K, pada fakta di persidangan telah diakui oleh Terdakwa bahwa benar dirinya
melakukan pemalsuan dokumen pencatatan transaksi perbankan sebagaimana yang
didakwakan oleh Penuntut Umum. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana
pemalsuan pencatatan transaksi perbankan oleh pegawai bank di wilayah hukum
Pengadilan Negeri Kabupaten Bandung, yang pertama faktor internal meliputi etika
dan moral profesional perbankan yang kurang baik, gaya hidup yang berlebihan,
faktor memanfaatkan kedudukan (kekuasaan), faktor menguasai teknologi, dan
ajaran agama yang kurang diterapkan. Faktor eksternal meliputi lemahnya sistem
pengawasan internal dan eksternal, lemahnya tingkat keamanan dari sistem yang
ada pada perbankan, adanya kesempatan (opportunity) serta faktor organisasi.
Analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan
dokumen pencatatan transaksi perbankan dalam Putusan Pengadilan Negeri
Kabupaten Bandung dalam perbuatan pemalsuan dokumen pencatatan transaksi
perbankan pada Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor :
433/Pid.Sus/2023/PN Blb telah terbukti melanggar Pasal Pasal 49 ayat (1) huruf (a)
dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dengan pidana penjara selama
penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000. Di mana
penjatuhan pidana tersebut seharusnya juga mempertimbangkan kerugian materil
dan imateril yang timbul dari perbuatan terdakwa.
Faktor paling dominan yang menyebabkan tindak pidana yang dilakukan oleh C.K
adalah adanya gaya hidup yang berlebihan, banyak hutang yang akhirnya gaji yang
didapatkan tidak dapat menutupi kebutuhan. Hal ini disebabkan karena kultur
(budaya hukum) di C.K dan keluarga lemah. Kultur hukum menurut Lawrence Meir
Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan,
nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial
dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau
disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum
masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta
budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai
hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap
hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.


Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pemalsuan Dokumen; Pemalsuan Transaksi
Bank.

Dosen Pembimbing:	Laksana, Andri Winjaya | nidn0620058302
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	22 Oct 2024 01:18
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35550

Actions (login required)

View Item