SUDARNO, SUDARNO (2024) ANALISIS YURIDIS PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI E-PURCHASING (Studi Berkas Perkara No: BP/60/XI/2022/Ditreskrimsus Polda Jateng). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302200329_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302200329_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (839kB) | Download (839kB)

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (Extra Ordinary
Crime) di Indonesia yang penangananya harus dilakukan dengan kemauan yang
kuat dan strategi yang tepat. Sudah sangat banyak contoh kasus tindak pidana
korupsi yang terjadi di tingkatan Pemerintahan dan Lembaga yang paling
tinggi dan paling rendah di negeri ini. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 2 ayat (1) menjelaskan arti
tindakpidana korupsi yaitu barang siapa secara melawan hukum; memperkaya
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; yang merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dari
sudut pandang yuridis tentang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi
pengadaan barang dan jasa melalui e-purchasing.
Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan yuridis sosiologis, Jenis penelitian yang digunakan adalah
deskriptif kulitatif, sumber dan jenis datanya yaitu data primer dan sekunder serta
menggunakan analisis kualitatif. Permasalahan dianalisis dengan teori kepastian
hukum dan teori pertanggungjawaban pidana.
Hasil Penelitian ditemukan telah terjadi tindak pidana korupsi yang di
lakukan oleh tersangka G.S.E.,MM dan dalam proses penyidikan di kenakan pasal
2 subsider pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 tahun
2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Proses
penyidikan di awali dengan penyelidikan dengan cara meminta keterangan
kepada semua pihak yang terkait dalam proses pengadaan barang dan meminta
keterangan ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta meminta Audit
Investigasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
dengan tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya kerugian keuangan negara.
Setelah penyidikan selesai tersangka di limpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum
pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan setelah disidang terdakwa di vonis
bersalah berdasarkan Putusan Petikan Putusan Pengadilan Nomor : 31/Pid.SusTPK/2023Pn.Smg

terdakwa di vonis hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6
(enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang
apabila denda tidak di bayar maka digantu kurungan selama 2 bulan, serta pidana
tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus
lima puluh juta rupiah).

Kata Kunci : Tindak Pidana, Korupsi, Modus Operandi,Hukum

Dosen Pembimbing:	Bawono, Bambang Tri | nidn0607077601
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	22 Oct 2024 01:18
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35549

Actions (login required)

View Item