HAMIKA, SYAHRI FAJAR (2024) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEPOLISIAN (Studi Kasus Di Ilayah Hukum Polres Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302200325_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302200325_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (252kB) | Download (252kB)

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat
merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugiankerugian

pada perekonomian rakyat. Tujuan dalam penelitian ini: 1). untuk
mengkaji dan menganalisis penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana
korupsi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Lembata Provinsi Nusa
Tenggara Timur), 2).untuk mengkaji dan menganalisis kendala dalam
penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi (Studi Kasus di
Wilayah Hukum Polres Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur).
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan metode
penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan
sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian
dianalisis menggunakan teori tujuan hukum dan teori penegakan hukum.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa:1) Penegakan hukum terhadap
kasus tindak pidana korupsi di Wilayah Hukum Polres Lembata Provinsi Nusa
Tenggara Timur bahwa harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang yang
telah mengatur tindak pidana tersebut dan tahap-tahap penegakan hukum yang
dipakai mengacu pada tahap Formulasi, Aplikasi dan Eksekusi yaitu melalui
proses penyidikan, penuntutan serta proses peradilan, pelaku didakwa
melanggar pasal 12 huruf e ayat 1 subsider pasal 11 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 yang diubah jadi UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 64 ayat 1
KUHP; 2). Kendala dalam penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana
korupsi di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah: a.
Faktor hukum nya sendiri, yaitu ada kemungkinan terjadi ketidak cocokan
dalam peraturan perundang-undangan, . Faktor penegak hukum, c. Faktor
sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, yaitu seperti mencakup
tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik,
peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, d. Faktor masyarakat, yakni
bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran
hukum masyarakat, e. Faktor kebudayaan, korupsi di Indonesia sudah menjadi
suatu kebiasan yang membudaya dalam masyarakat khususnya pada pejabat
Pemerintah.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Korupsi

Dosen Pembimbing:	Hafidz, Jawade | nidn0620046701
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	21 Oct 2024 08:24
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35547

Actions (login required)

View Item