Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada
kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh
masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Tindak pidana penggelapan
adalah tindak pidana yang berkaitan terhadap moral ataupun mental serta
kepercayaan yang dibangun berdasarkan kejujuran seseorang. Maka tindak pidana
ini dimulai dengan munculnya suatu kepercayaan pihak yang dijalankan melalui
pelaku tindak pidana penggelapan tersebut. Tindak pidana penggelapan merupakan
bagian dari kejahatan terhadap kekayaan manusia hal ini tertera secara tegas dalam
Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP).
Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis
normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Adapun
jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metoder
pengumpulan data menggunakan hukum normatif.
Kontruksi hukum tindak pidana penggelapan dalam jabatan di dalam KUHP
sebagaimana terdapat diatur dalam buku kedua tentang kejahatan dalam ketentuan
pasal Pasal 372 - Pasal 377 KUHP. Pertimbangan hukum Hakim dalam
menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan,
dimana berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang ada, kemudian dihubungkan
dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga Hakim dapat memperoleh fakta-fakta.
Proses peradilan pidana dalam perkara penggelapan dalam jabatan telah memenuhi
nilai keadilan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana,
Penggelapan dalam Jabatan.