UTOMO, PRASATRIO (2024) PENERAPAN SANKSI PIDANA SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERAMBAHAN HUTAN. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302200280_fullpdf.pdf Baca Disini (992kB) | Download (992kB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302200280_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (35kB) | Download (35kB)

Abstract

utan merupakan salah satu ekosistem yang menopang kehidupan manusia oleh
sebab itu kelestariannya haruslah dijaga, meningkatnya jumlah penduduk memaksa
pembukaan lahan besar-besaran yang mengakibatkan semakin terkikisnya hutan
yang ada saat ini demi memenuhi kebutuhan karena meningkatnya pertumbuhan
penduduk saat ini.

Pada kenyataannya pengelolaan kawasan hutan di Indonesia masih sangat jauh
dari kesan cerminan prinsip-prinsip tata kelola hutan yang baik (good forest
governance), hal ini dapat dilihat dari laju degradasi hutan dan deforestasi yang
signifikan dari tahun ke tahun, konflik-konflik tentang kawasan hutan semakin
banyak terjadi dimana-mana, akibat yang muncul dari adanya deforestasi adalah
penurunan kualitas lingkungan yang pada akhirnya meningkatkan terjadinya
bencana alam, seperti tanah longsor dan banjir, maka oleh sebab itu masalah
deforestasi hutan di Indonesia juga menjadi sorotan dunia Internasional,
dikarenakan Indonesia yang merupakan paru-paru dunia.
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana
penerapan sanksi pidana sebagai bentuk tanggung jawab korporasi dalam tindak
pidana peramabahan hutan, 2. Bagaimana akibat hukum penerapan sanksi pidana
terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana perambahan hutan, adapun
tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana
sebagai bentuk tanggung jawab korporasi dalam tindak pidana peramabahan hutan,
serta untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum penerapan sanksi pidana
sebagai bentuk tanggung jawab korporasi dalam tindak pidana peramabahan hutan.
Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum
kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau
data sekunder, untuk penelitian ini menggunakan teori pertanggungjawaban pidana
serta teori penegakan hukum.
Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : bahwa penerapan sanksi
pidana sebagai bentuk tanggung jawab korporasi dalam tindak pidana perambahan
hutan selain mendapat sanksi pidana denda, korporasi yang melakukan tindak
pidana perambahan hutan juga dikenakan pidana tambahan yaitu ditutupnya seluruh
korporasi tersebut dan untuk pengurusnya diberikan sanksi pidana penjara serta
pidana denda dan perampasan aset-aset milik korporasi tersebut, kemudian akibat
hukum atas penerapan sanksi pidana tersebut berupa tidak dapat beroperasinya
kegiatan usaha korporasi tersebut dan hilangnya aset-aset milik korporasi tersebut.
Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pidana, Korporasi, Perambahan Hutan.

Dosen Pembimbing:	Suwondo, Denny | nidn0617106301
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	16 Oct 2024 03:00
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35496

Actions (login required)

View Item