MUSTIKA, NOLANDA (2024) EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS BERBASIS ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (Studi Kasus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302200271_fullpdf.pdf Baca Disini (3MB) | Download (3MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302200271_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (66kB) | Download (66kB)

Abstract

Tujuan penelitian dalam penelitian ini ialah: (1) Untuk mengetahui implementasi
penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas berbasis electronic traffic law
(ETLE) oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Kepri Kepulauan Riau; (2) Untuk
mengetahui faktor yang menjadi kendala atau hambatan implementasi penegakan
hukum terhadap pelanggaran lalu lintas berbasis electronic traffic law (ETLE) oleh
Direktorat Lalu Lintas Polda Kepulauan Riau.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan metode
penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan yaitu data primer dan
sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis
menggunakan Teori Hukum Progresif yang dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo dan
Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1). Penegakan hukum
pelanggaran Lalu Lintas melalui Electronic Traffic Law Enforcement Di Polda
Riau adalah sebagai berikut: melaksanakan pelatihan atau pemahaman tentang
pelaksanaan ETLE kepada para anggota jajaran Sat Lantas Polda Kepulauan
Riau, melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait (Pengadilan, Kejaksaan,
BRI, Kantor Pos) tentang pelaksanaan ETLE, melaksanakan koordinasi Dishub
tentang Pengecetan Marka jalan dan pemenuhan Sarpras jalan, melaksanakan
penerapan melalui media Cetak atau Elektronik tentang pelaksanaan ETLE
bagi Pelanggar lantas; (2). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan
hukum menurut adalah aspek struktur hukum, substansi hukum, budaya
hukum. Solusi untuk aspek struktur hukum adalah sebaiknya aparat penegak
hukum seyogyanya lebih tegas dalam melakukan tindakan terhadap pelanggar
lalu lintas dan jangan membeda-bedakan siapa yang melanggar untuk
terciptanya penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Solusi untuk
aspek substansi hukum adalah perlunya regulasi yang mengatur terhadap
kebijakan sistem e- Tilang yang sudah diterapkan berupa, dibuatkan Peraturan
Pelaksana terkait sistem e- Tilang sehingga dapat mengintervensi lembaga
lain yang bersangkutan dengan penerapan sistem e-Tilang seperti (Pengadilan,
Kejaksaan). Solusi hambatan budaya hukum adalah dalam hal ketidaktaatan
masyarakat terhadap aturan, Polri harus gencar mengadakan sosialisasi
mengenai ETLE. Jika diperlukan sosialisasi juga dapat dilakukan melalui
media cetak dan elektronik agar masyarakat paham dan mengerti mengenai
penegakan ETLE.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pelanggaran Lalu Lintas, Electronic traffic law
(ETLE)

Dosen Pembimbing:	Laksana, Andri Winjaya | nidn0620058302
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	17 Oct 2024 03:11
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35491

Actions (login required)

View Item