ANTHONI, MUHAMMAD PRASETIO (2024) KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGGULANGAN CYBERPORN DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302200259_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302200259_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (41kB) | Download (41kB)

Abstract

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong perkembangan
masyarakat ke arah kehidupan yang lebih modern, karena penggunaan teknologi
selalu mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat. Suatu teknologi pada
dasarnya diciptakan untuk peningkatan kualitas hidup dan mempermudah aktivitas
manusia menjadi lebih efektif dan efisien. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa
selain memiliki sisi positif, teknologi juga memiliki sisi negatif. Teknologi dikenal
berwajah ganda, disatu sisi memberikan manfaat yang besar bagi manusia dan
sebagai pertanda kemajuan masyarakat, namun di sisi lain juga dapat memberikan
kemudahan bahkan memperluas tindak kejahatan secara global terutama pada
bidang cyberporn.
Pokok permasalahan adalah Bagaimanakah kebijakan formulasi hukum
pidana saat ini dalam upaya penanggulangan cyberporn, Bagaimana kebijakan
formulasi hukum pidana dimasa yang akan datang terhadap penanggulangan
cyberporn dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Penelitian
ini merupakan penelitian normatif. Sedangkan Tujuan Penelitian ini untuk
mengetahui kebijakan formulasi hukum pidana saat ini dalam upaya
penanggulangan cyberporn dan Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana
dimasa yang akan datang terhadap penanggulangan cyberporn dalam rangka
pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
Beberapa kebijakan hukum pidana yang saat ini berlaku sebagai upaya
penanggulangan cyberporn, diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 tahun 1992 tentang Perfilman, Undangundang
Nomor
36
tahun
1999
tentang
Telekomunikasi,
Undang-Undang
Nomor
40

tahun

1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang
Penyiaran. Menurut penulis, kebijakan ini tidak dapat bekerja dengan maksimal
karena mengandung beberapa kelemahan dan kekurangan pada substansi
pengaturannya
Adanya RUU PTI yang sampai dengan sekarang belum disahkan menjadi
Undang-undang ini, dapat dinilai bahwa regulasi penanggulangan cybercrime di
Indonesia masih sangat lambat. Penulis berharap adanya keterbatasan kemampuan
hukum pidana, menunjukkan perlunya sarana non penal dalam penanggulangan
cyberporn, yaitu melalui pendekatan teknologi (techno prevention), pendekatan
budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif, pendekatan global/kerjasama
internasional dan pendekatan ilmiah

Kata Kunci : Kebijakan, Formulasi, Cyberporn

Dosen Pembimbing:	Laksana, Andri Winjaya | nidn0620058302
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	17 Oct 2024 03:06
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35484

Actions (login required)

View Item