Fenomena perdagangan orang dapat diasumsikan bagaikan “fenomena
gunung es di samudera yang luas”, yaitu jumlah korban yang terdeteksi atau
terungkap dan tertangani baru merupakan puncak gunung es yang tampak di
permukaan samudera luas. Artinya, masih jauh lebih banyak korban perdagangan
orang yang belum terungkap, seperti bagian es yang berada di permukaan
samudera. Hal itu juga menandakan, bahwa upaya pengendalian dan
penanggulangan kejahatan perdagangan orang melalui sarana penegakan hukum
masih sangat jauh dari memadai, sehingga dibutuhkan berbagai upaya yang lebih
efektif untuk mengendalikan dan memberantasnya, terutama dalam hal penegakan
hukum. Tujuan Penelitian mengetahui dan menganalisis upaya perlindungan
hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang berbasis keadilan,
mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi dalam upaya perlindungan
hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, mengetahui dan
menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana
perdagangan orang di masa yang akan datang.
Metode pendekatan yang dipergunakan ketika penyusunan tesis ialah
penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Penelitian hukum
normatif ialah sebuah proses guna mencari sebuah peraturan, prinsip, ataupun
doktrin hukum guna menyelesaikan masalah. Pelaksanaan penelitian hukum
normatif guna menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi
dalam penyelesaian permasalahan.
Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang
semakin mendapatkan tempatnya dengan disahkannya Undang-undang Nomor 21
Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketentuan
mengenai perlindungan korban diatur secara khusus dalam Pasal 43 sampai dengan
Pasal 53, Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Kelemahan tersebut
antara lain terkait cakupan definisi, lokus, dan rumusan delik pasal terkait TPPO
dan bentuk eksploitasi TPPO. Dengan mempertimbangkan TPPO merupakan
kejahatan lintas batas negara, solusinya maka diperlukan kerja sama dengan negara
lain untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan konvensi internasional di
kawasan. Terkait dengan penegakan dan perlindungan hukum terhadap tindak
pidana perdagangan orang di Indonesia, maka perlu diperhatikan adanya
perkembangan orientasi hukum pidana, jika semula hukum pidana berorientasi
kepada perbuatan (crime) sasarannya adalah prevention of crime, selanjutnya
kepada orang (offender) sasarannya adalah treatment of offender, kemudian
berkembang kepada korban (victims) sasarannya adalah treatment of victims.
Adanya perhatian terhadap korban menghapuskan kesan bahwa hukum pidana
seolah-olah hanya memanjakan pelaku daripada korban.
Kata Kunci: Korban, Perdagangan Orang, Perlindungan.