ZAKARYANTO, MIFTAKHUL HULWANA (2024) INDEPENDENSI HAKIM DALAM SANKSI PIDANA PENJARA DIBAWAH MINIMUM KHUSUS TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302200242_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302200242_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (67kB) | Download (67kB)

Abstract

Penyalahgunaan narkotika sangat meresahkan masyarakat karena dampak
negatifnya. Namun, penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika
juga dinilai tidak memberikan kepastian hukum, terutama dalam penjatuhan pidana
di bawah sanksi pidana minimum khusus.
Metode pendekatan yang digunakan yuridis noramtif, yaitu suatu metode dalam
penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber utama data sekunder atau
bahan pustaka Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh
dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan berbagai literature atau bahan
pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut
bahan hukum. Metode pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan, studi
dokumen, dan menggunakan metode analisis data kualitatif. Permasalahan
dianalisis dengan teori keadilan Pancasila, dan teori Pemidanaan
Hasil penelitian menunjukan Ratio Decidendie Pengaturan Putusan Hakim
Dalam Sanksi Pidana Penjara Dibawah Minimum Khusus Terhadap Tindak Pidana
Narkotika diatur dalam pasal perpasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika lebih lanjut lagi SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015
sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas pada Pengadilan, dimana pada bagian
rumusan hukum pidana khususnya narkotika, pada pokoknya menyatakan bahwa
hakim dalam memutus perkara narkotika dapat menyimpangi ketentuan minimum
khusus dalam undang-undang narkotika dengan pertimbangan yang cukup, dan
Indepedensi hakim menjatuhkan pidana dibawah minimun khusus terhadap tindak
pidana narkotika harus dalam kerangka prinsip kebebasan lembaga peradilan dan
Indepedensi hakim merupakan suatu kemandirian atau kemerdekaan yang dimiliki
oleh lembaga peradilan demi terciptanya suatu putusan yang bersifat obyektif dan
imparsial. Maksud dari sifat putusan yang obyektif adalah dalam proses pemberian
putusan hakim harus berpendirian jujur, berpandangan yang benar atau
berpandangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan mengacu pada
ukuran atau kriteria obyektif yang berlaku umum, , namun indepedensi hakim dalam
memeriksa dan memutus perkara Nomor 174/Pid.Sus/2020/PN Bkl sangat filosofis
untuk menyelaraskan dengan teori pemidanaan untuk mencapai tujuanya, hakim
menurut penulis memandang apabila memperbaiki penjahat atau mencegah
penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik, maka dengan itu
hakim menjatuhkan pemidanaan di bawah minimum khusus terhadap terpidana I.
FARHAN SAPUTRA, Terdakwa II. SYAIFUL ANWAR Als AAN Dengan
harapan agar terpidana menjadi lebih baik setelah masa pemidanaanya.

Kata Kunci: Pidana, Narkotika, Minimun Khusus

Dosen Pembimbing:	Hafidz, Jawade | nidn0620046701
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	17 Oct 2024 01:57
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35476

Actions (login required)

View Item