MARTININGSIH, HESTI (2024) KEBIJAKAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN PADA SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302200222_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302200222_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (41kB) | Download (41kB)

Abstract

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, menjadi kewajiban negara untuk
melindungi warga negaranya berdasarkan prinsip-prinsip di dalam Hak Asasi
Manusia (HAM). Satu di antara yang mendasar dalam hubungan dengan
perlindungan pada dimensi HAM ini adalah pemenuhan hak atas bantuan hukum
secara konkret ketika warga negaranya menemui masalah hukum.
Pada dasarnya bantuan hukum senantiasa terkait dengan implikasi bagi
pemenuhan akses hukum untuk masyarakat. Prinsip-prinsip bagi penegakan
demokrasi, Hak Asasi Manusia dan keadilan menjadi motto utama dalam kaitannya
dengan upaya mewujudkan kesetaraan hukum
Berdasarkan uraian di atas, penulis mengangkat permasalahan yang berkenaan
dengan aspek hukum sekitar bantuan hukum di Indonesia dan menuangkan dalam
Tesis dengan judul: “BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN PADA
SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA”.
Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Menganalisis dan mengkaji kebijakan
peraturan bantuan hukum bagi masyarakat miskin pada sistem peradilan pidana. (2)
Mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan hukum terhadap
masyarakat miskin saat ini dan solusi untuk mengatasi hambatan tersebut.
Hasil penelitian dapat disimpulkan : (1) Kebijakan peraturan bantuan
hukum bagi masyarakat miskin pada sistem peradilan pidana diatur dalam UndangUndang

No. 8 Tahun 1981 yang menganut due process model. Dianutnya due
procces model berimplikasi pada dijaminnya hak asasi manusia dalam semua tahap
peradilan pidana termasuk hak pelaku. Salah satu hak pelaku yang dijamin dalam
Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana adalah hak atas bantuan hukum, hanya
saja diatur bahwa pelaku yang berhak untuk memperoleh bantuan hukum hanyalah
orang miskin yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman di atas lima
tahun. Tentunya terdapat pengecualian terhadap pelaku dengan ancaman hukuman
kurang dari lima tahun padahal berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum seharusnya orang miskin tanpa terkecuali berhak atas bantuan hukum cuma-Cuma.
(2) Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan hukum terhadap masyarakat
miskin saat ini diantaranya terbatasnya dana pelaksanaan pemberian bantuan hukum,
ketersediaan pemberi bantuan hukum masih belum tercukupi/memadai,
meningkatkan sumber daya manusia dan solusi untuk mengatasi hambatan tersebut
dengan cara meningkatkan kinerja bantuan hukum, prasarana dan fasilitas, dan yang
tidak kalah penting yaitu meningkat dana.
Berdasarkan analisis masalah, maka rekomendasi yang dapat ditawarkan
untuk mengatasi masalah bantuan hukum bagi masyarakat miskin pada sistem
peradilan pidana dalam perspektif hak asasi manusia, yaitu : 1. Perlu adanya langkah
yang konsisten khususnya dari pemerintah dalam rangka pembenahan berkenaan
dengan bantuan hukum di masa depan baik mengenai peraturannya maupun
pendanaan kepada pemberi bantuan hukum dengan lebih baik lagi. 2. Hendaknya
segera mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Bantuan Hukum di Indonesia terlebih
adanya evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Bantuan
Hukum hingga sekarang, dengan menginventarisasi terhadap persoalan-persoalan
yang menghambat pelaksanaan bantuan hukum sehingga dapat diselesaikan pada
saat sinergitas yang baik antara pemerintah terkait untuk menyelesaikan
permasalahannya.

Dosen Pembimbing:	Mashdurohatun, Anis | nidn0621057002
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	16 Oct 2024 03:47
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35460

Actions (login required)

View Item