SITINJAK, EBEN EZER (2024) MEKANISME PENGATURAN PARATE EKSECUTIE TERHADAP JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 18/PUU-XVII/2019. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302200207_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302200207_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (346kB) | Download (346kB)

Abstract

Indonesia merupakan Negara Hukum (rechtstaat) hal ini tercantum
dalam Konstitusi Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, segala penyelengaraan kehidupan bernegara harus patuh
dan tunduk kepada aturan hukum. Salah satu aturan hukum yang berlaku di
Indonesia adalah Hukum Perdata yang mengatur segala sesuat hal yang berkaitan
dengan keperdataan mulai dari yang sifat subjek hukumnya berupa perorangan
(person) maupun badan usaha (rech person). Hukum Perdata Indonesia mengenal
jaminan perorangan dan jaminan kebendaan, jaminan kebendaan yang dikenal di
Indonesia salah satunya adalah jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang dibuat
dengan akta otentik yang mencantumkan kalimat “DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dimana kalimat tersebut
memiliki implikasi yuridis bahwa jaminan fidusia mempunyai kekuatan
eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan. Penerima fidusia diberikan
wewenang dapat melakukan eksekusi baik melalui pengadilan maupun tanpa
melalui pengadilan (parate eksecutie).
Pelaksanaan parate eksecutie dalam praktiknya menimbulkan banyak
problematika dan ketidaksesuaian dengan aturan hukum, hal ini terbukti dalam
Putusan Pengadilan Negeri Bukit Tinggi Nomor 31/Pdt.Sus.BPSK/2020/PN.BKT
yang melakukan pembatalan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK) yang memenangkan debitur pemilik kendaraan roda empat
yang merupakan objek jaminan fidusia diambil secara paksa oleh pihak kreditur.
Atas problematika yang terjadi, maka beberapa warga negara Indonesia,
melakukan uji materiil terhadap Pasal 15 Ayat (2) dan Pasal Ayat (3) UndangUndang
Nomor
42
Tahun
1999
Tentang
Jaminan
Fidusia.
Pengujian
ini
kemudian

diputus

dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019,
dalam putusan tersebut memberikan suatu penafsiran norma baru terhadap Pasal
15 Ayat (2) dan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, bahwa
eksekusi objek jaminan fidusia tidak dapat serta merta langsung dilaksanakan oleh
kreditur, dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 bagi
debitur adalah merupakan solusi atas permasalahaan yang sering terjadi, yaitu
adanya perampasan atau penarikan objek jaminan fidusia secara paksa tetapi bagi
kreditur merupakan suatu hambatan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan
fidusia, serta merupakan suatu resiko bisnis bagi kreditur.
Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUUXVII/2019
terhadap
perjanjian
Jaminan
Fidusia
yang
telah
mengatur
kesepakatan

terkait

dengan cidera janji dan debitur mau menyerahkan secara sukarela objek
Jaminan Fidusia dapat dilakukan eksekusi secara langsung tetapi terhadap
perjanjian Jaminan Fidusia yang belum mengatur terkait dengan cidera janji dan
debitur tidak mau menyerahkan objek Jaminan Fidusia secara sukarela eksekusi
dilakukan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Maka
terhadap peraturan yang terkait dengan Perjanjian Jaminan Fidusia harus
dilakukan sosialisasi secara massif sehingga masyarakat mengerti dan paham
terkait dengan ketentuan perjanjian Jaminan Fidusia serta terhindar dari
permasalahan yang timbul dikemudian hari.
Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Jaminan Fidusia, Eksekusi

Dosen Pembimbing:	Arpangi, Arpangi | nidn0620046701
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	16 Oct 2024 02:14
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35451

Actions (login required)

View Item