Penanganan tindak pidana narkotika berdasarkan keadilan restoratif disertai
persyaratan tertentu yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021
bahwa penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan Umum dan/atau Khusus.
Persyaratan umum berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan
restoratif pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal penyelidikan atau
penyelidikan penyidikan. Persyaratan khusus berlaku untuk penanganan tindak
pidana berdasarkan keadilan restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyelidikan
penyidikan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1)
urgensitas implementasi restorative justice dalam perkara tindak pidana narkotika di
Indonesia, (2) parameter penerapan restorative justice oleh Kepolisian dalam
penyidikan tindak pidana narkotika, (3) konsepsi Kepolisian dalam mengatasi
problematika penerapan restorative justice tahap penyidikan tindak pidana narkotika.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang
digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang
diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh
pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang
terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: (1) Perkara yang
memberikan kontribusi terjadinya overcrowding di Lapas dan Rutan adalah kasus-
kasus narkotika, maka dalam rangka mengantisipasi terjadinya overcrowding dapat
dilakukan dengan membedakan hukuman bagi pengedar, pengguna dan
penyalahgunaan narkotika. (2) Pertimbangan penyidik dalam penyelesaian perkara
tindak pidana narkotika dengan pendekatan restorative justice pada tahapan
penyidikan yaitu tersangka adalah korban penyalah guna narkoba, hasil urine positif,
tersangka tidak terlibat jaringan, telah dilakukan assessment, tersangka belum pernah
dihukum dan tersangka bersedia bekerjasama dengan penyidik dalam memberantas
peredaran narkotika. (3) Kebijakan proses assessmen tindak pidana penyalahgunaan
narkoba yang komprehensif, dengan membedakan antara pelaku dan pengguna secara
esensial berkaitan erat dengan penegakan hukum yang memperhatikan perlindungan
hak asasi manusia (HAM).

Kata Kunci: Restorative Justice, Penyidikan, Tindak Pidana Narkotika.