Satrio, Bagus (2024) PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI (Studi Penelitian di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302200178_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302200178_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (44kB) | Download (44kB)

Abstract

Maraknya perbuatan beberapa masyarakat untuk melakukan pengangkutan
minyak bumi tanpa izin usaha sejatinya adalah tindakan yang melawan hukum. Hal
tersebut dikarenakan hampir semua pengangkut minyak bumi tersebut tidak memiliki
izin usaha. Wewenang penyidik Polri dalam perkara, harus dilaksanakan dengan penuh
tanggung jawab karena melalui penyidikan tersebut penyidik dapat mengungkapkan
secara terang dan benar mengenai bentuk-bentuk tindak pidana di bidang minyak dan
gas bumi yang telah terjadi.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis (1)
bentuk kegiatan tindak pidana pada bidang minyak dan gas bumi, (2) metode
Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi, (3)
kendala yang dihadapi Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana di bidang minyak
dan gas bumi.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang
digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang
diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh
pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri
dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: (1) Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dikenal jenis tindak pidana yang
akan dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan kejahatan di bidang Minyak dan Gas
Bumi. Bentuk-bentuk tindakan pidana yang di atur dalam Undang-Undang 22 Tahun
2001 yaitu Pengolahan tanpa izin usaha pengolahan;Pengangkutan tanpa izin usaha
pengangkutan; Penyimpanan tanpa izin usaha penyimpanan; Niaga tanpa izin usaha
niaga. (2) Adapun penjabaran metode yang dilakukan Kepolisian dalam penyidikan
tindak pidana minyak dan gas bumi antara lain Penerimaan Laporan/Pengaduan;
Pengembangan Laporan/Pengaduan; Pemanggilan Saksi-saksi dan barang bukti;
Pemeriksaan Tersangka; Pelimpahan Berkas Perkara Tersangka dan Barang Bukti. (3)
Dalam penegakan hukum tindak pidana minyak dan gas bumi pada koridor Kepolisian
pada tahapan penyelidikan dan penyidikan, kendala-kendala dalam penegakan hukum
tindak pidana migas yang mana pertimbangan dari segi ilmiah substansial hukum yaitu
penetapan pasal-pasal yang dilakukan oleh Penyidik krimsus bila melihat dari
perspektif legal reasoning pada pasal-pasal pidana migas.

Kata Kunci: Penyidikan, Kepolisian, Minyak dan Gas Bumi.

Dosen Pembimbing:	Gunarto, Gunarto | nidn0605036205
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	15 Oct 2024 03:44
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35412

Actions (login required)

View Item