Permasalahan mengenai konstruksi hukum sah atau tidaknya proses
penyidikan dalam pra peradilan atas penetapan tersangka tindak pidana korupsi
perspektif kepastian hukum di Pengadilan Negeri Ponorogo, dasar pertimbangan
hakim dalam menetapkan sah atau tidaknya penetapan tersangka tindak pidana
korupsi atas putusan pra peradilan di Pengadilan Negeri Ponorogo.
Metode pendekatan yang digunakan dengan yuridis sosiologis
mengindentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang ril
dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata dengan menggunakan teori
keadilan hukum dan teori bekerjanya hukum.
Hasil penelitian dan pembahasan bahwa : (1) Konstruksi hukum sah atau
tidaknya proses penyidikan dalam pra peradilan atas penetapan tersangka tindak
pidana korupsi perspektif kepastian hukum di Pengadilan Negeri Ponorogo yang
menyatakan Hakim pra peradilan berkesimpulan permohonan yang diajukan
pemohon tidak beralasan menurut hukum, dengan demikian permohonan tersebut
haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. (2) Dasar pertimbangan hakim
dalam menetapkan sah atau tidaknya penetapan tersangka tindak pidana korupsi
atas putusan pra peradilan di Pengadilan Negeri Ponorogo mengenai pemeriksaan
terhadap pra peradilan yang diajukan oleh pemohon dinyatakan ditolak untuk
seluruhnya atas penetapan sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang cukup.
Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan
pemohon sudah tepat dan berada dalam wilayah hukum Pengadilan sesuai
KUHAP, maka pertimbangan hakim untuk memeriksa dan memutus sah tidaknya
penyelidikan tidak dapat dibenarkan.

Kata Kunci : Konstruksi Hukum, Pra Peradilan, Penetapan Tersangka