Zaidi, Ahmad (2024) ANALISA YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT BERUPA LAPORAN PENILAIAN ASSET TANAH DAN BANGUNAN YANG DILAKUKAN KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) KAJIAN ATAS PUTUSAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI BANGIL NO : 179/PID.B/2018/PN.BIL TANGGAL 3 JULI 2018. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

[thumbnail of Magister Ilmu Hukum_20302200161_fullpdf.pdf] Text
Magister Ilmu Hukum_20302200161_fullpdf.pdf

| Download (1MB)
[thumbnail of Magister Ilmu Hukum_20302200161_pernyataan_publikasi.pdf] Text
Magister Ilmu Hukum_20302200161_pernyataan_publikasi.pdf
Restricted to Registered users only

| Download (41kB)

Abstract

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah
membuat dan memalsukan surat palsu. Tindak pidana berupa pemalsuan suatu
surat dapat kita jumpai ketentuannya dalam Pasal 263 Kitab Undang Undang
Hukum Pidana (“KUHP”). Salah satu kasus terkait dengan tindak pidana
pemalsuan surat sebagaimana yang hendak diteliti, yakni terjadinya tindak pidana
pemalsuan surat di wilayah Pengadilan Negeri Bangil. Bahwa terdakwa R.
Achmanan Ruzzaly MBA., M.Sc, adalah menjabat sebagai pimpinan Kantor Jasa
Penilai Publik (KJPP), berdasarkan surat tugas. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui analisa yuridis tindak pidana pemalsuan surat berupa laporan
penilaian asset tanah dan bangunan yang dilakukan Kantor Jasa Penilai Publik
(KJPP), untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam pemidanaan pelaku
pemalsuan surat dalam putusan pidana di Pengadilan Negeri Bangil no.
179/Pid.B/2018/Pn.Bil tanggal 3 Juli 2018, dan untuk mengetahui kendalakendala

yang dihadapi dalam analisa yuridis tindak pidana pemalsuan surat
berupa laporan penilaian asset tanah dan bangunan yang dilakukan Kantor Jasa
Penilai Publik (KJPP) dan solusinya.
Metode yang diterapkan dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian
hukum yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan
melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum
yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.
Hasil penelitian ini adalah pengaturan pemalsuan surat yang digunakan
sebagai keperluan tertentu telah diatur dalam hukum positif yaitu dalam KUHP
pada Pasal 263 s/d 276. Pemalsuan surat dalam pasal 263 terdiri dari dua bentuk
tindak pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Dalam
pasal 263 tersebut ada 2 kejahatan, masing-masing dirumuskan pada ayat 1 dan 2.
Pertimbangan hakim dalam pemidanaan pelaku pemalsuan surat dalam putusan
pidana di Pengadilan Negeri Bangil no. 179/Pid.B/2018/Pn.Bil tanggal 3 Juli 2018
adalah barang siapa, membuat surat palsu atau memalsukan suatu hak perikatan
atau pembebanan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari suatu hal
dengan maksud atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut pura-pura isinya
benar, jika memakai hal tersebut bisa menimbulkan kerugian. Kendalanya, data
pembanding yang dikonfirmasi ulang dikemudian hari terdapat perbedaan.
Apabila penilaian menggunakan asumsi tingkat kedalaman investigasi dilakukan
secara terbatas oleh karena adanya pembatasan sehingga dikemudian hari ternyata
terdapat perbedaan. Terlanggarnya KEPI dan SPI terhadap proses penilaian dan
sanksinya. Sedangkan solusinya, data pembanding sebaiknya dilengkapi titik
koordinat, soft copy pada saat wawancara serta dicantumkan dalam laporan
sebagai asumsi, kondisi dan syarat pembatas. Penilaian yang dilakukan dengan
asumsi tingkat kedalaman investigasi secara terbatas terhadap data khusus
sebaiknya dilengkapi dengan surat pernyataan dari pemberi tugas mengenai
kebenaran data, berita acara serah terima. Dalam proses penilaian sebaiknya
dilengkapi dengan data pendukung seperti dokumentasi Sistem Pengendalian
Mutu (SPM) dan dokumentasi proses penilaian.
Kata Kunci : Pengaturan, Tindak Pidana, Pemalsuan, Surat.

Dosen Pembimbing: Djunaedi, Djunaedi | nidn8897823420
Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Pascasarjana
Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User: Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited: 15 Oct 2024 02:26
URI: https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35395

Actions (login required)

View Item View Item