SUHERMAN, CITRA (2024) DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILU. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302200138_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302200138_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (75kB) | Download (75kB)

Abstract

Pasal 187 UURI No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang
Nomor 1
Tahun 2015
Tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti

Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2014
Tentang
Pemilihan
Gubernur,
Bupati,
Dan

Walikota

Menjadi Undang-Undang Menyebutkan “Setiap orang yang dengan
sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang
atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara
langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak
menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga
suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu
sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua)
bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)” tetapi dalam kenyataannya masih
terjadi Tindak Pidana Pemilu dan juga terdapat disparitas diantara Pasal yang sama
seperti Pada Putusan Nomor 27/PID SUS/2021/PT MKS, Nomor : 208 / Pid.Sus /
2018 / PT.SMG, Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Psb, Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN
Msb, dan Nomor 46 /PID.SUS/2020/PT TTE beragam.
Tujuan Penilitian ini Yaitu a. Untuk mengetahui dan menganalisis
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana
pemilu pada Putusan Nomor 27/PID SUS/2021/PT MKS, Nomor : 208 / Pid.Sus /
2018 / PT.SMG, Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Psb, Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN
Msb dan Nomor 46 /PID.SUS/2020/PT TTE, akibat hukum terhadap adanya
disparitas dalam putusan hakim pada tindak pidana pemilu dan menganalisis
pengaruh disparitas putusan hakim terhadap kepercayaan masyarakat terhadap
sistem peradilan dalam kasus tindak pidana pemilu.
Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dalam
upaya mengungkap kebenaran dalam peraturan perundang-undangan
Disparitas dalam putusan hakim pada tindak pidana pemilu memiliki
beberapa akibat hukum yang signifikan. Pertama, ketidakpastian hukum tercipta
karena pelaku tindak pidana pemilu mungkin tidak mengetahui jenis pidana yang
akan dijatuhkan oleh hakim. Kedua, ketidakadilan muncul karena terdakwa dengan
kasus serupa dapat menerima hukuman yang berbeda, meskipun fakta-faktanya
mirip. Ketiga, keragaman dalam penerapan hukum tercermin dalam disparitas
putusan hakim, karena hakim dapat memiliki pendekatan yang berbeda dalam
menentukan hukuman yang adil dan proporsional. Selain itu, disparitas putusan
hakim juga dapat berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem
peradilan dalam kasus tindak pidana pemilu, menciptakan keraguan terhadap
integritas hakim dan objektivitas keputusan. Hal ini dapat mengganggu partisipasi
masyarakat dalam pemilu dan berpotensi mengganggu stabilitas demokrasi serta
ketertiban sosial.

Kata Kunci: Pemilu, Pidana, Politik

Dosen Pembimbing:	Gunarto, Gunarto | nidn0605036205
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	14 Oct 2024 06:37
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35373

Actions (login required)

View Item