KRISHNANDA, I DEWA GEDE DITYA (2024) PERAN PENYIDIK DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN AYAH TERHADAP ANAKNYA (Studi Kasus Kepolisian Resor Brebes). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
![]() |
Text
Magister Ilmu Hukum_20302200129_fullpdf.pdf |
![]() |
Text
Magister Ilmu Hukum_20302200129_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only |
Abstract
Kekerasan seksual adalah setiap tindakan penyerangan yang bersifat seksual
yang ditujukan kepada perempuan, baik yang bersifat fisik atau non fisik dan
tanpa memperdulikan ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dengan
korban. Dalam hal ini korban diperlukan perlindungan hukum yang merupakan
kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai
atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan
adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Tesis ini
bertujuan mengkaji dan menganalisis: Pertama, peran penyidik terhadap tindak
pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dilakukan ayah terhadap
anaknya. Kedua, perlindungan anak korban kekerasan seksual. Ketiga, kendala
yang dihadapi dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam
Lingkup Rumah Tangga Yang Dilakukan Ayah Terhadap Anaknya.
Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis sosiologis, Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif
analisis, sumber data primer dan sekunder serta menggunakan analisis kualitatif.
Penulisan ini dianalisis Permasalahan dianalisis dengan teori efektivitas hukum
dan teori perlindungan hukum.
Berdasarkan hasil penelitian Peran penyidik dalam penegakan hukum tindak
pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan ayah
terhadap anak adalah setelah menerima laporan kepolisian melakukan serangkaian
upaya penyelidikan dan penyidikan dengan memanggil dan memeriksa para saksi
dan tersangka selain itu juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti. Guna
penegakan hukum maka setelah proses penyidikan selesai dengan dibuatnya
berkas perkara hasil penyidikan, polisi Unit PPA Polrestabes Brebes
berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan untuk pelimpahan perkara tersebut.
Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan Dalam proses
penyidikan, Penyidik menerapkan Pasal 76D juncto Pasal 81 ayat (1), ayat (2) dan
ayat (3) Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa
kali diubah terkahir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak. Kendala dalam proses penyidikan tindak pidana persetubuhan
adalah sulitnya mendapatkan keterangan dari korban anak karena mengalami
trauma akibat peristiwa tindak pidana yang dialaminya, tidak adanya saksi yang
melihat secara langsung karena biasanya pelaku melakukan perbuatan
persetubuhan tersebut dalam kondisi sepi, dan terlambat melakukan Visum et
Refertum dan permasalahan ekonomi untuk melakukan Visum et Refertum.
Kata Kunci: Penegak hukum, tindak pidana kekerasan seksual, anak
Dosen Pembimbing: | Soponyono, Eko | nidk0008085008 |
---|---|
Item Type: | Thesis (Masters) |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 5 UNISSULA |
Date Deposited: | 11 Oct 2024 04:12 |
URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35370 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |