SIDIQ, MUHAMMAD FAJAR (2024) ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MENGUASAI, MEMILIKI KAYU HASIL HUTAN YANG TIDAK DILENGKAPI SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302200110_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302200110_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (32kB) | Download (32kB)

Abstract

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan pada Pasal 50 menegaskan bahwa setiap orang dilarang mengangkut,
menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan
surat keterangan sahnya hasil hutan. Tesis ini bertujuan mengkaji dan menganalisis
tentang pembuktian tindak pidana menguasai, memiliki kayu hasil hutan yang tidak
dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan, serta penerapan sanksi pidana
terhadap pelaku tindak pidana menguasai, memiliki kayu hasil hutan yang tidak
dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (studi kasus di Pengadilan Negeri
Pangkalan Bun).
Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis normatif, Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif normatif,
sumber data primer dan sekunder serta menggunakan analisis kualitatif. Penulisan ini
dianalisis Permasalahan dianalisis dengan teori interpretasi hukum dan teori
pemidanaan.
Berdasarkan hasil penelitian pembuktian Pembuktian tindak pidana
menguasai, memiliki kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan
sahnya hasil hutan didalam penelitian ini adalah didapat dari keterangan saksi,
keterangan saksi ahli, keterangan terdakwa, dan bukti petunjuk yang diajukan oleh
penuntut umum sehingga menjadikan dasar dari keputusan hakim dalam putusan
nomor 340/Pid.B/LH/2021/PN.Pbu dan perkara nomor 48/Pid.B/LH/2023/PN.Pbu.
Penerapan saksi pidana terhadap pelaku tindak pidana menguasai, memiliki kayu
hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan di
Pengadilan Negeri Pangkalan Bun merupakan tindakan dengan sengaja mengangkut,
menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak diengkapi secara bersama surat
keterangan sahnya hasil hutan adalah sebuah kejahatan perusak hutan. Dalam putusan
perkara Nomor
340/Pid.B/LH/2021/PN.Pbu dan perkara nomor
48/Pid.B/LH/2023/PN.Pbu hakim menilai bahwa terdakwa telah memenuhi unsur
perbuatan sebagaimana pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang
RI Nomor 18 Tahun 2013 yaitu diancam dengan pidana penjara paling singkat 1
(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kata Kunci: pembuktian, tindak pidana, kehutanan

Dosen Pembimbing:	Wahyuningsih, Sri Endah | nidn0628046401
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	11 Oct 2024 03:08
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35364

Actions (login required)

View Item