Perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas sebagai korban
kekerasan belum mencapai makna adil. Sebagai negara hukum yang berlandaskan pada
UUD 1945, Indonesia harus menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hakhak

perempuan penyandang disabilitas sebagai hak asasi manusia. Penelitian ini
bertujuan untuk Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dan menganalisis
kelemahan dalam perlindungan hukum perempuan penyandang disabilitas tunagrahita
sebagai korban tindak pidana pemerkosaan.

Pada penerapannya, penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis
normatif. dengan dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum
terhadap perempuan penyandang disabilitas tunagrahita sebagai korban tindak pidana
pemerkosaan? 2) Apa yang menjadi kelemahan dalam perlindungan hukum perempuan
penyandang disabilitas tunagrahita sebagai korban tindak pidana pemerkosaan? Untuk
pengumpulan data, peneliti menggunakan metode study kepustakaan. Penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas sebagai
korban kekerasan belum mencapai makna adil.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa Secara teoretis bentuk perlindungan
terhadap korban kejahatan dapat diberikan berbagai cara, bergantung pada penderitaan/
kerugian yang diderita oleh korban. antara lain: pemberian kompensasi atau restitusi,
konseling, bantuan medis, bantuan hukum dan pemberian informasi. Dan yang menjadi
kelemahan dalam perlindungan hukum perempuan penyandang disabilitas tunagrahita
dipenngaruhi oleh beberapa faktor. Adapun beberapa faktor penghambat yang
mempengaruhi proses penegakan hukum tersebut yaitu: faktor substansi, struktural,
kultur, serta sarana dan prasarana.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pemerkosaan, Penyandang Disabilitas