Permasalahan dalam perkawinan tentunya mengakibatkan akibat hukum
yang sangat sistematis terutama masalah hak dan kewajiban suami maupun istri,
status hukum suami istri, harta kekayaan keluarga, dan anak yang dilahirkan
dalam perkawinan, dan harta dari suami istri yang tidak tiatur secara jelas
dikawatirkan akan menimbulkan percampuran harta bawaan masing-masing dan
mengakibatkan permaslahan diantara kedua belah pihak.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi
Perjanjian Perkawinan sebelum dan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 69/PUU-Xlll/2015 serta untuk mengetahui Peran Notaris terkait
pembuatan akta Perjanjian Perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 69/PUU-Xlll/2015.
Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode pendekatan
yuridis Sosiologis yaitu penelitian yang memfokuskan pada aspek ilmu hukum
dan menghubungkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.
Metode pendekatan ini dipakai karena berfokus pada Perundang-Undangan yang
sudah ada dan berkaitan dengan praktek dilapangan.
Dari hasil analisis dan pembahasan mengenai peran Notaris dalam
pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan setelah adanya putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 69/PUU-Xlll/2015 maka dapat disimpulkan bahwa sebelum
adanya putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan hanya dapat
diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan, sedangkan setelah adanya putusan
Mahkamah Konstitusi perjanjian perkawinan dapat diadakan sebelum dan selama
perkawinan dilangsungkan dan Notaris masih memiliki wewenang dalam
pembuatan akta perjanjian perkawinan mekanisme yang dipakai adalah dengan
menuliskan kehendak-kehendak dari penghadap suami istri dengan menerapkan
Pasal 1338 KUHPerdata tentang kebebasan pembuatan kontrak dan Pasal 1320
KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian.
Kata Kunci: Peran Notaris, Akta Perjanjian Perkawinan, Putusan MK