Dyawati, Elisya Triwi (2024) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI TANAH KAVLING DENGAN KUASA UNTUK MENJUAL DI KABUPATEN DEMAK. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302200031_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302200031_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (1MB) | Download (1MB)

Abstract

Daya Tarik masyarakat dalam jual beli tanah terus berkembang dikarenakan
tanah sebagai faktor ekonomi yang memiliki peran penting dan memiliki nilai
strategis. Dasar dari jual beli tanah yaitu adanya suatu kesepakatan dari pihak
penjual dan pembeli, karena populasi tanah yang terbatas tidak sebanding dengan
populasi penduduk yang semakin bertambah, maka para pebisnis menemukan cara
bisnis yang baru dengan memecah sebidang tanah yang disebut tanah kavling dan
memperjual belikan dengan surat kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa selaku
pemilik dari sebidang tanah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui
bagaimana proses jual beli tanah kavling dengan menggunakan surat kuasa di
Demak dan untuk mengetahui bagaimana kelemahan jual beli tanah kavling
dengan menggunakan surat kuasa di Demak.
Metode penelitian ini tidak terlepas dari tujuan untuk mengarahkan suatu
pemecahan masalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.
Pendekatan penelitian dipergunakan untuk melihat peristiwa atau kejadian dalam
suatu masyarakat yang menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat
deskriptif sehingga di dalam penelitian ini memaparkan, menggambarkan atau
menguraikan suatu peristiwa perlindungan pembeli melalui surat kuasa menjual
dalam jual beli tanah terhadap tanah kavling, dengan menggunakan data berupa
hasil wawancara beserta dengan penerapan ketentuan hukum berkaitan tentang
jual beli menggunakan surat kuasa menjual yaitu dalam KUHPerdata dan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Hasil dari penelitian yang diperoleh adalah bagaimana perlindungan
pembeli melalui surat kuasa menjual pada transaksi jual beli tanah selalu
mengikutsertakan pihak PPAT sesuai Pasal 1 angka 24 PP No 24 Tahun 1997,
selain untuk pembuatan akta terkait dengan tanah kemudian dapat dijadikan
konsultasi kepada pihak pembeli terkait keabsahan status tanah beserta surat kuasa
menjual. Surat kuasa menjual kemudian dapat diteliti terlebih dahulu mengenai
substansi berupa klausul-klausul yang ditetapkan oleh pemberi kuasa kemudian di
akta notariil di notaris, karena kelemahan dari surat kuasa dilihat pada substansi
surat kuasa itu sendiri sehingga dapat menimbulkan suatu sengketa terhadap
tanah.

Kata kunci : Perlindungan, Tanah Kavling, Jual Beli, Surat Kuasa Menjual

Dosen Pembimbing:	Bawono, Bambang Tri | nidn0607077601
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	06 Aug 2024 07:16
Last Modified:	06 Aug 2024 07:16
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35280

Actions (login required)

View Item