RIZKA, TASYA ANANTA (2024) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS ATAS PEMALSUAN DOKUMEN YANG DILAKUKAN OLEH KLIEN DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK (Studi Putusan : Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 20 PK/PID/2010). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302100187_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302100187_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (1MB) | Download (1MB)

Abstract

Akta yang dibuat oleh Notaris adalah akta para pihak (partij akte)
dimana sebenarnya Notaris hanya menuangkan atau menformulasikan
kehendak dari para penghadap dalam akta Notaris sehingga dengan
demikian sebenarnya isi akta tersebut bukan kehendak Notaris, tetapi
penyidik sering berpendapat dan kemudian menuduh Notaris bahwa Notaris
telah menyuruh klien atau penghadap untuk memasukan keterangan palsu
ke dalam akta otentik (akta Notariil), kenyataanya Notaris sama sekali tidak
punya wewenang untuk menyuruh klien untuk melakukan apapun ketika
menghadap Notaris. Ada kasus juga Notaris kemudian didakwa karena
menyuruh klien atau penghadap untuk memasukan keterangan palsu
kedalam akta yang dibuat oleh Notaris itu sendiri, padahal jika Notaris
melakukan itu sudah pasti dikemudian hari berpotensi bisa menyeret Notaris
menjadi terdakwa dengan tuduhan telah memasukan keterangan palsu ke
dalam akta otentik atau memalsukan akta. Notaris memerlukan
perlindungan hukum yang melindungi Notaris dari pemalsuan dokumen
yang dilakukan oleh Klien untuk pembuatan akta otentik. Tujuan dari
penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan
hukum bagi Notaris atas pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh klien
dalam pembuatan akta otentik (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor: 20 PK/PID/2010).
Metode penelitian ini adalah metode penelitian hukum Normatif.
Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan
pendekatan perundang-undangan. Data yang diperlukan meliputi data
primer yaitu terdiri dari UUD 1945; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Kode Etik Notaris,
serta data sekunder dan tersier yang berisi buku-buku dan dokumen
pendukung lainnya. Diambil dengan metode pengumpulan data dengan cara
studi pustaka. Metode analisis data menggunakan metode kualitatif.
Berdasarkan penelitian disimpulkan dalam Kasus Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 20 PK/PID/2010 Hakim menyatakan
perbuatan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana. Notaris seharusnya
menolak membuatkan akta yang diajukan karena mengetahui tentang
keadaan yang terjadi dalam YPCU. Notaris jangan sekali-kali sebatas
mengandalkan atau percaya kepada klien atau penghadap walaupun klien
atau penghadap adalah teman dekat. Notaris harus cerdas, teliti, cermat dan
rapih dalam membuat akta terkait dengan aspek hukum yang merupakan
perbuatan hukum yang dimuat dalam akta.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Pemalsuan Dokumen; Akta Otentik.

Dosen Pembimbing:	Bawono, Bambang Tri | nidn0607077601
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	07 Aug 2024 02:23
Last Modified:	07 Aug 2024 02:23
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35257

Actions (login required)

View Item