Hak kepemilikan tanah merupakan hak legal atau kekuasaan yang dimiliki
seseorang atau suatu badan terhadap sebidang tanah untuk menggunakan,
menguasai, dan menikmati tanah tersebut. Ditentukan bagi pihak swasta atau
perusahaan yang ingin memiliki hak atas tanah, status kepemilikan tanah yang
akan digunakan untuk pembangunan komersil diharuskan mengalami degradasi
hak, yakni penurunan status atas tanah yang dapat dilakukan melalui berbagai
cara salah satunya pelepasan hak kemudian diikuti dengan permohonan hak
baru. Rangkaian proses yang harus ditempuh untuk mengubah sertipikat Hak
Milik menjadi Hak Guna Bangunan pemilik diharuskan memiliki Surat
Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah (SPPHT) atau Akta Pelepasan Hak atas
Tanah untuk melepaskan status tanah. Tercantum dalam Peraturan Menteri
Agraria bahwa kewenangan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dua
diantaranya adalah Notaris dan Camat yang masing-masing kewenangannya
didasari oleh undang-undang dan peraturan pemerintah.
Dalam meneliti permasalahan dualisme pengaturan ini penulis
menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundangundangan,
pendekatan
konseptual,
dan
pendekatan
analisi.
Menggunakan
jenis

data

sekunder yang bersumber data bahan hukum primer, sekunder , tersier.
Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Metode analisis
data menggunakan metode preskriptif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa kedua pejabat yakni Notaris dan
Camat yang ditunjuk dalam proses pelepasan hak atas tanah sama-sama
menerima kewenangan berupa atribusi. Tetapi kewenangan SPPHT secara
hierarki norma merupakan kewenangan Notaris yang tidak dapat digantikan.
Demi tercapainya tujuan hukum maka pemerintah memberikan kewenangan
penerbitan salah satunya oleh Camat. Adanya dualisme membawa manfaat
kemudahan bagi masyarakat yang tinggal di daerah belum dijangkau Notaris,
namun juga terdapat kekurangan yakni disharmonisasi peraturan dan
inkonsistensi dalam mekanisme penyusunan dokumen. Kedua produk hukum
berupa akta pelepasan hak yang dibuat oleh Notaris dan surat pernyataan
pelepasan yang dibuat oleh Camat sama-sama memiliki kekuatan hukum, sah,
dan mengikat para pihak.
Kata Kunci: Hak Milik, Pelepasan Hak atas Tanah, Kewenangan, Pelepasan
Hak