AISYAH, NUR (2024) REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME BERBASIS KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302300333_fullpdf.pdf Baca Disini (3MB) | Download (3MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302300333_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Download (2MB)

Abstract

Praktek penanggulangan tindak pidana terorisme di lapangan sering
dijumpai beberapa hal yang mengabaikan perlindungan hukum terhadap tindak
pidana terorisme. Bahkan dalam praktek pelanggaran-pelanggaran tersebut
seringkali tidak mengindahkan terhadap hak asasi manusia yang melekat pada diri
pelaku. Untuk itu perlu dilakukan rekonstruksi kembali terhadap perlindungan
hukum pelaku tindak pidana terorisme yang berbasiskan pada nilai-nilai keadilan.
Hukum tidak hanya berfungsi untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban
masyarakat, tetapi juga harus menciptakan kesejahteraan dan keadilan yang lebih
baik bagi rakyat. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis : 1)
Perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang belum
berbasis keadilan. 2) Kelemahan-kelemahan perlindungan hukum pelaku tindak
pidana terorisme saat ini. 3) Menganalisis rekonstruksi perlindungan hukum
pelaku tindak pidana terorisme berbasis keadilan.
Paradigma penelitian yang digunakan adalah paradigma konstruktivisme,
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, spesifikasi
penelitian dengan deskriptif analitis, metode pengumpulan data dengan observasi
dan studi kepustakaan (library research).
Hasil penelitian disimpuilkan : 1). Indonesia cenderung menggunakan
pendekatan yang represif dalam penanggulangan terorisme. Penggunaan
pendekatan represif yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini
melalui densus 88 dalam penanganan terorisme, memperlihatkan pemerintah
Indonesia telah mengorbankan nilai HAM yang seharusnya dijamin
keberadaannya dan belum menerapkan perlindungan hukum bagi pelaku tindak
pidana terorisme yang berbasis nilai keadilan. 2) Kebijakan formulasi
perlindungan hak-hak tersangka terorisme dalam Undang-Undang Terorisme
masih kurang harmonis sebab dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana
terorisme masih ditemukan ketentuan yang tidak mencerminkan asas pembuktian
yang dianut oleh KUHAP. Kebijakan formulasi tentang prosedur penanganan
tersangka terorisme juga belum mencerminkan perlindungan hak-hak tersangka
baik yang diatur dalam KUHAP mapun yang diatur dalam undang-undang
pemberantasan terorisme. Di dalam kebijakan implementasinya masih mengalami
hambatan teknis karena masih terdapat perbedaan persepsi dalam memahami
ketentuan yang mengatur prosedur penanganan tersangka terorisme dikalangan
aparat penegak hukum. 3) Rekonstruksi perlindungan yang dimaksud agar setiap
orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan
hukum yang semata-mata untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas
dirinya. Undang-Undang Terorisme tidak terdapat satu pasalpun yang mengatur
tentang bantuan hukum ataupun tentang mekanisme memperoleh, menjalankan
serta hubungan tersangka atau terdakwa dengan advokatnya. anakan kepentingan
pembelajaan atas dirinya.
Kata kunci : Rekonstruksi, Pelanggaran, Pelaku Tindak Pidana Terorisme

Dosen Pembimbing:	Gunarto, Gunarto and Hafidz, Jawade | nidn0605036205, nidn0620046701
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	06 Aug 2024 03:37
Last Modified:	06 Aug 2024 03:37
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35243

Actions (login required)

View Item