PAKPAHAN, RISDO (2024) REKONSTRUKSI REGULASI TINDAK PIDANA MALPRAKTIK TENAGA KESEHATAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100219_fullpdf.pdf Baca Disini (3MB) | Download (3MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100219_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan rekontruksi regulasi
tindak pidana malpraktik tenaga kesehatan belum bernilai keadilan.Untuk menganalisis dan
menemukan kelemahan-kelemahan regulasi tindak pidana malpraktik tenaga kesehatan
yang berbasi nilai keadilan pada saat ini. Dan untuk menemukan rekonstruksi regulasi
tindak pidana malpraktik tenaga kesehatan dari berbasis nilai keadilan.Penelitian ini
merupakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang mengandalkan data-data
hukum bersifat sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian hukum socio-legal research
dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan
perbandingan hukum negara lain (comparative approach).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi pemidanaan terhadap tindak pidana
malpraktik tenaga kesehatan belum bernilai keadilan terutama berkaitan dengan kelemahan
dalam Pasal 23 ayat (3) U ndang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang
menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan ,tenaga kesehatan wajib
memiliki izin dari Pemerintah dan Pasal 190 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun
2009 Tentang Kesehatan yaitu pidana penjara dan pidana denda.
Kelemahan-kelemahan regulasi tindak pidana malpraktik teanaga kesehatan yang
berbasisis nilai keadilan pada saat ini yaitu Pertama, Undang-Undang Kesehatan
mengandung pasal-pasal yang multitafsir, yang sering disalahgunakan untuk memidanakan
perawat, terutama dalam hal pelayanan kesehatan Kedua, ketidak jelasan dan luasnya
interpretasi pasal-pasal tersebut menciptakan ketidak pastian hukum dan efek menghambat
(chilling effect) yang mengurangi kebebasan tenaga kesehatan dan keberanian pada teanaga
kesehatan untuk meningkatan derajat kesehatan paripurna.. Ketiga, terdapat inkonsistensi
antara UU Kesehatan dan KUHPidana, dengan kasus-kasus yang melibatkan tenaga
kesehatan sering ditangani di luar kerangka UU Kesehatan, mengabaikan prosedur yang
seharusnya diikuti sepertipenanganan oleh Dewan Kesehatan. Keempat, kurangnya
pemidanaan yang spesifik tindak pemidanaan terhadap malpraktik tenaga kesehatan yang
berbasis nilai keadilan pada tenga kesehatan dalam bekerja di pelayanan kesehatan
Rekonstruksi regulasi pemidanaan terhadap tindak pidanan malpraktik tenaga kesehatan
yang berbasis nilai keadilan di Indonesia memerlukan pendekatan holistik dan terintegrasi.
Ini melibatkan revisi dan klarifikasi pasal-pasal multitafsir dalam Undang- Undang
Kesehatan dan KUHPidana, seperti Pasal 11ayat (1) huruf b UU Tenaga Kesehatan dapat
dijadikan acuan makna malpraktik yang mengidentifikasikan malpraktik degan melalaikan
kewajiban,berarti tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Oleh
penyalahgunaan hukum malpraktik tenaga kesehatan.Penting juga untuk menyesuaikan
regulasi dengan standar internasional kebebasan dalam praktik keperawatan, dengan yang
bertanggung jawab dalam kepentingan publik dan menetapkan batasan yang jelas antara
kritik konstruktif dan tindak malpraktik keperawatan.
Disarankan kepada Pemerintah dan lembaga legislatif harus segera meninjau dan
merevisi UU Kesehatan terutama pasal-pasal multitafsir. Disarankan perlunya
pengembangan mekanisme independen untuk meninjau kasus-kasus yang melibatkan
perawat, seperti penggunaan Dewan Kesehatan sebagai mediator utama. Disarankan
Rekonstruksi regulasi ini membutuhkan kerjasama erat antara pemerintah, pelayanan
kesehatan, dan badan pengawas seperti Dewan Kesehatan, untuk menciptakan regulasi yang
adil dan transparan.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Tindak Pidana ,Malpraktik, Tenaga Kesehatan, Keadilan

Dosen Pembimbing:	Gunarto, Gunarto and Hafidz, Jawade | nidn605036205, nidn0620046701
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	05 Aug 2024 07:09
Last Modified:	05 Aug 2024 07:09
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35239

Actions (login required)

View Item