MAIMORY, AMINOEL AKBAR NOVI (2024) REKONSTRUKSI REGULASI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PIDANA NARKOTIKA TERHADAP ANAK BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100192_fullpdf.pdf Baca Disini (3MB) | Download (3MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100192_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan regulasi
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kasus penyalahgunaan narkotika
terhadap anak belum berkeadilan, menganalisis dan menemukan kelemahan-
kelemahan regulasi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kasus
penyalahgunaan narkotika terhadap anak saat ini, serta menemukan rekonstruksi
regulasi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kasus penyalahgunaan
narkotika terhadap anak berbasis nilai keadilan.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum socio-legal research dengan
menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan
pendekatan perbandingan hukum negara lain (comparative approach).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan pidana kasus penyalahgunaan narkotika terhadap anak yang dilaksanakan
selama ini belum berkeadilan, karena masih mengenakan sanksi penjara dengan
menganggap anak sebagai pelaku bukan sebagai korban. Semestinya sebagaimaan diatur
dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya
Pasal 1 Ayat (1), Pasal 5 Ayat (1), Pasal 8 Ayat (2), Pasal 50 Ayat (1), dan Pasal 53 Ayat
(1) dan (2), hakim memiliki kewenangan dan kekuasaan yang luas dalam memberikan
pertimbangan hukumnya dengan memutus sanksi rehabilitasi. Sementara itu UndangUndang
Nomor
1
Tahun
2023
Tentang
tentang
KUHP
telah
merevisi

Pasal
54 dan 127 Undang-Undang Narkotika, dua pasal yang menjadi tulang punggung
pemberian rehabilitasi baik dalam bentuk diskresi ketika tahap penyidikan ataupun
penetapan putusan hakim di pengadilan. Selain itu, terkaitdengan regulasi Undang- Undang
Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika yang masih memungkinkan penerapan sanksi
pidanabagi anak penyalah guna narkotika. Selanjutnya belum adanya harmonisasi hukum
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak danUndang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Kelemahan-kelemahan regulasi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana
kasus penyalahgunaan narkotika terhadap anak selama ini ditemukan beberapa faktor,
diantaranya : a) kelemahan substansi hukum; b) kelemahan budaya hukum; dan c)
kelemahan struktur hukum.
Rekonstruksi regulasi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kasus
penyalahgunaan narkotika terhadap anak berbasis nilai berkeadilan perlu dilakukan
rekonstruksi aspek substansi, budaya, dan struktur hukum dari proses yustisial menuju
proses non-yustisial dengan menempatkan anak sebagai korban yang wajib dilindungi hakhaknya,
sehingga
hakim
dalam
pertimbangannya
memberikan
putusan
rehablitasi
agar
di

kemudian
hari
anak
bisa
menjadi
manusia
yang
berguna.

KataKunci:Rekonstruksi,Regulasi, Pertimbangan Hakim,Pidana Narkotika Anak,
Keadilan.

Dosen Pembimbing:	Wahyuningsih, Sri Endah and Mashdurohatun, Anis | nidn0628046401, nidn0621057002
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	07 Aug 2024 02:21
Last Modified:	07 Aug 2024 02:21
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35219

Actions (login required)

View Item