WOLLY, WOLLY (2024) REKONSTRUKSI REGULASI KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) PERHUBUNGAN LAUT DALAM PENANGANAN KECELAKAAN KAPAL YANG BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100184_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Download (2MB)
	Text WOLLY.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)

Abstract

Sebagai Negara kedua dengan garis pantai terpanjang di dunia, transportasi laut
memiliki peran yang sangat strategis dan penting bagi Indonesia. Penanganan tindak pidana
bidang pelayaran, kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perhubungan diatur
dalam Pasal 282 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, namun
ketentuan PPNS yang berada di bawah pengawasan polisi merasa ada tekanan yang dapat
menyelaraskan temuan mereka yang bisa mengarah pada penyidikan yang bias. Ini dapat
mengurangi kemampuan PPNS untuk bertindak secara independen dan objektif.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan regulasi kewenangan
PPNS perhubungan laut dalam penanganan kecelakaan kapal belum berbasis nilai keadilan.
Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan kelemahan-kelemahan regulasi
kewenangan PPNS perhubungan laut dalam penanganan kecelakaan kapal saat ini. Dan
untuk menemukan rekonstruksi regulasi kewenangan PPNS perhubungan laut dalam
penanganan kecelakaan kapal yang berbasis nilai keadilan.
Penelitian ini juga menggunakan pendekatan socio-legal research. Jenis data
yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Selain itu juga menggunakan
dokumen perbandingan hukum negara lain (comparative approach). Kerangka Teori yang
digunakan yaitu teori keadilan Pancasila, teori sistem hukum, dan teori penegakan hukum.
Hasil penelitian menemukan bahwa: (1) regulasi kewenangan Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS) Perhubungan Laut dalam penanganan kecelakaan kapal di Indonesia,
seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, belum sepenuhnya
berbasis nilai keadilan karena struktur koordinasi dan pengawasan PPNS oleh penyidik
polisi berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan ketidaknetralan, yang mengancam
independensi dan objektivitas penyidikan. Dan penyidik polisi menghadapi keterbatasan
dalam keahlian khusus yang diperlukan untuk menyelidiki kecelakaan maritim secara
mendalam. (2) Regulasi kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perhubungan
Laut dalam penanganan kecelakaan kapal saat ini, menunjukkan beberapa kelemahan yaitu
Pertama, kelemahan pada substansi hukum yang mengatur PPNS Perhubungan Laut dalam
menjalankan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polisi, yang
dapat menimbulkan masalah dalam hal independensi penyidikan, serta tidak menegaskan
standar kualifikasi keahlian khusus kemaritiman yang harus dimiliki oleh penyidik. Kedua,
kelemahan pada struktur hukum pada koordinasi dan pengawasan, dimana PPNS harus
berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polisi, yang berpotensi menimbulkan
konflik kepentingan dan mengurangi independensi dan objektivitas penyidikan. Ketiga,
kelemahan pada budaya hukum yaitu kurangnya kesadaran dan pemahaman mendalam
tentang hukum dan prosedur maritim, baik di kalangan penyidik maupun masyarakat
umum, termasuk pemahaman tentang peraturan keselamatan kapal, standar operasional,
dan tanggung jawab hukum dalam kasus kecelakaan kapal. (3) Rekonstruksi regulasi
kewenangan PPNS Perhubungan Laut dalam penanganan kecelakaan kapal untuk berbasis
nilai keadilan yaitu perlu ada keseimbangan dan kesamaan kewenangan antara PPNS dan
penyidik polri dalam penanganan kasus kecelakaan kapal, terutama peningkatan peran
PPNS yang sesuai kualifikasi keahlian khusus bidang kemaritiman. Oleh karena itu, perlu
adanya rekontruksi Pasal 282 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
agar berbasis nilai keadilan.
Disarankan kepada Pemerintah dan DPR untuk merevisi dan memperbarui
regulasi yang mengatur kewenangan PPNS Perhubungan Laut. Kepada PPNS agar terus
mengembangkan pengetahuan mereka dalam bidang maritim. Kepada Masyarakat untuk
aktif mengikuti perkembangan dalam regulasi dan praktik penyidikan kecelakaan kapal.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Kewenangan PPNS, Kecelakaan Kapal, Keadilan

Dosen Pembimbing:	Gunarto, Gunarto and Mashdurohatun, Anis | nidn605036205, nidn0621057002
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	05 Aug 2024 04:22
Last Modified:	05 Aug 2024 04:22
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35213

Actions (login required)

View Item