Pemilihan kepala desa merupakan salah satu bentuk pesta demokrasi yang
begitu merakyat. Pemilu tingkat desa ini merupakan ajang kompetisi politik yang
begitu mengena jika dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran politik bagi
masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisis regulasi
persyaratan calon kepala desa yang belum berbasis nilai keadilan saat ini, untuk
menemukan dan menganalisis kelemahan regulasi dalam persyaratan calon kepala
desa saat ini, serta merekonstruksi hukum persyaratan calon kepala desa.
Dalam penelitian ini menggunakan paradigma kontruktivisme, sedangkan
metode pendekatan menggunakan pendekatan socio-legal research. Sumber data
dalam penelitian terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, yang
terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.
Berkaitan dengan analisis data dilakukan dengan analisis deskritif kualitatif.
Hasil temuan penelitian menjelaskan bahwa Regulasi pemilihan Kepala
Desa didasarkan atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; UU No. 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; PP No. 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Dimana dalam
dasar-dasar hokum tersebut terkait persyaratan calon Kepala Desa, mekanisme
pemilihan Kepala Desa hingga urusan penyelesaian sengketa pada hasil pemilihan
Kepala Desa. Kelemahan regulasi pemilihan Desa diantaranya pada aspek
pendidikan, aspek kewenangan daerah serta kekosongan hukum terkait netralitas
Kepala Daerah. Kondisi demikian dirumuskan konstruksi hukum regulasi
Pemilihan Kepala Desa yaitu perubahan syarat pendidikan calon Kepala Desa
menjadi pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Pada syarat
lain yang selanjutnya diatur oleh Pemerintah Daerah diharuskan berpedoman pada
Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Selanjutnya penambahan syarat calon
Kepala Desa terkait dengan perwujudan netralitasnya yaitu calon Kepala Desa tidak
sebagai pengurus dan atau menjadi anggota partai politik.
Dapat disimpulkan bahwa rekonstruksi hukum regulasi persyaratan calon
Kepala Desa ini bertujuan untuk meuwujudkan kepemimpinan yang berbasis pada
nilai keadilan.
Kata Kunci : Persyaratan Calon Kepala Desa