Rahmanto, Endy Satya (2024) REKONSTRUKSI REGULASI PENGGUNAAN UANG DIGITAL DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
![]() |
Text
Program Doktor Ilmu Hukum_10302100035_fullpdf.pdf |
![]() |
Text
Program Doktor Ilmu Hukum_10302100035_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only |
Abstract
Digitalisasi ekonomi dan keuangan menggeser preferensi masyarakat ke arah
layanan keuangan yang serba cepat, mudah, murah, aman dan andal. Fenomena ini
berlangsung merata di seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia. Dengan populasi
penduduk yang dominan berusia muda, Indonesia muncul sebagai pasar potensial.
Terkait regulasi penggunaan uang digital di Indonesia, Di Indonesia sendiri, secara
general, payung hukum penyelenggaraan transaksi elektronik tersebut telah diatur
dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik. Regulasi lebih rinci tentang pelaksanaan transaksi elektronik kemudian
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik. Peraturan ini kemudian pada 2019 diperbaharui
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik karena peraturan pemerintah sebelumnya
dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat
sehingga perlu diganti. Selain itu juga ada Peraturan Bank Indonesia Nomor
20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik sebagai acuan kegiatan penggunaan uang
digital/ elektronik. Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk menganalisis dan menemukan
regulasi penggunaan mata uang digital sebagai insturmen pembayaran yang sah
dalam transaksi jual beli di Indonesia yang belum berkeadilan; 2) Untuk
menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi penggunaan mata
uang digital sebagai insturmen pembayaran yang sah dalam transaksi jual beli di
Indonesia saat ini; dan 3) Untuk melakukan rekrontuksi regulasi penggunaan mata
uang digital sebagai insturmen pembayaran yang sah dalam transaksi jual beli di
Indonesia berbasis nilai keadilan. Hasil temuan penelitian menunjukkan pengaturan
terkait regulasi penggunaan uang digital yang masih belum jelas yang terdiri dari
beberapa peraturan perundang-undangan sehingga menyebabkan ketidakpastian
hukum dala penggunaan uang digital, adapun pada PBI Nomor 20/6/PBI/2018
hanya menjelaskan terkait uang elektronik yang merupakan bagian dari uang
digital. Adanya temuan beberapa permasalahan yaitu terkait permasalahan pada
definisi dan ruang lingkup uang digital, Permasalahan pada perizinan dan
pengawasan penyelenggara uang digital, Permasalahan terkait perlindungan
konsumen uang digital: belum adanya peraturan perundang-undangan terkait
perlindungan konsumen/ pengguna uang digital, Permasalahan pada persaingan
usaha yang tidak sehat dalam penyelenggaraan uang digital, serta Permasalahan
pada peredaran uang digital. Perlunya rekontruksi pada Peraturan Bank Indonesia
Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik yang dapat dikolaborasikan dengan
peraturan perundang-undangan lain sehingga dapat menciptakan regulasi yang baru
dari hasil rekontruksi regulasi temuan permasalahan penelitian.
Kata Kunci: Penggunaan Uang Digital, Instrumen Pembayaran yang Sah,
Transaksi Jual Beli, Berbasis Nilai Keadilan
Dosen Pembimbing: | Mashdurohatun, Anis and Wahyuningsih, Sri Endah | nidn0621057002, nidn0628046401 |
---|---|
Item Type: | Thesis (Doctoral) |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 5 UNISSULA |
Date Deposited: | 06 Aug 2024 07:24 |
Last Modified: | 06 Aug 2024 07:24 |
URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35195 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |