SARWANTO, SARWANTO (2024) REKONTRUKSI REGULASI SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10301900135_fullpdf.pdf Baca Disini (2MB) | Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10301900135_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Download (2MB)

Abstract

Korupsi di Indonesia terus meningkat, baik dilihat dari kuantitas maupun
kualitasnya, maka tidaklah salah apabila sekelompok masyarakat menaruh harapan
besar kepada penegak hukum agar hukuman mati diterapkan terhadap pelaku
korupsi, untuk menimbulkan efek jera dan sekaligus sebagai upaya pencegahan
kejahatan korupsi. Namun, meskipun sanksi pidana mati telah diatur dalam
Undang-Undang PTPK, pada implementasinya sanksi pidana mati sama sekali
belum pernah digunakan dan diterapkan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Selain
itu, penerapan pidana mati berdasarkan Undang-Undang PTPK juga masih sangat
terbatas, yaitu khusus untuk korupsi yang memenuhi unsur Pasal 2 ayat (2) UndangUndang

PTPK, sehingga dalam penerapannya tidak akan berlaku secara efektif
dalam rangka pencegahan dan penanggulangan korupsi.
Tujuan dari penulisan disertasi ini adalah : 1. Untuk menganalisis dan
menemukan regulasi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi saat ini
belum berbasis tindak keadilan. 2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan
regulasi sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi saat ini. 3. Untuk
merekontruksi dan menemukan regulasi sanksi pidana mati bagi pelaku tindak
pidana korupsi berbasis nilai keadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan paradigma yang
digunakan paradigma konstruktifisme.
Hasil penelitian dan pembahasan : 1. Regulasi pidana mati terhadap
pelaku tindak pidana korupsi saat ini belum berbasis tindak keadilan, dikarenakan
substasi pidana mati yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.
20/2001 tentang PTPK masih belum jelas dalam kriteria penerapannya,
dikarenakan mensyaratkan “keadaan tertentu” yang masih multi tafsir, sehingga
pidana mati terhadap pelaku korupsi hingga saat ini belum pernah diterapkan di
Indonesia, yang dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. 2. Kelemahan
regulasi sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi saat ini, dikarenakan
kriteria yang digunakan sebagai syarat dalam menjatuhkan pidana mati terhadap
pelaku tindak pidana korupsi belum memiliki paramater yang jelas dan tegas. Frasa
kata “dapat” dan “dalam keadaan tertentu” menyebabkan penerapan ketentuan
pasal yang mengatur sanksi pidana mati tidak dapat diterapkan secara maksimal
dalam kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesi, meskipun korupsi dilakukan
pada saat terjadinya bencana sesuai kualifikasi syarat yang ditetapkan dalam Pasal
2 ayat (2) Undang-Undang No. 20/2001 tentang PTPK. 3. Rekontruksi regulasi
sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan adalah
dengan cara merubah substansi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 20/2001
tentang PTPK, di mana parameter atau syarat dalam menjatuhkan sanksi pidana
mati dilihat dari nilai nominal yang dikorupasi atau keseriusan dari tindak pidana
korupsi yang telah dilakukan. Sehingga, kriteria yang menjadi parameter memiliki
kepastian hukum, baik pada formulasinya maupun dalam tahap aplikatifnya.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Pidana Mati, Tindak Pidana Korupsi, Berkeadilan

Dosen Pembimbing:	Soponyono, Eko and Bawono, Bambang Tri | nidn8883720016, nidn0607077601
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	05 Aug 2024 04:09
Last Modified:	05 Aug 2024 04:09
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35190

Actions (login required)

View Item