Tingginya angka korban perdagangan orang di wilayah Jawa Tengah.
Namun dengan jumlah kasus yang terselesaikan hanya segelintir saja.
Perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap manusia yang melanggar nilainilai

yang terkandung dalam Hak Asasi Manusia. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui peran dan fungsi Kejaksaan dalam penegakan hukum perkara Tindak
Pidana Perdagangan Orang, serta hambatan apa yang dialami dan bagaimana
solusi penegakan hukum oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang.
Metode penelitian yang digunakan penulis ialah pendekatan yuridis
sosiologis yang digunakan untuk menjawab isu-isu hukum yang sedang dihadapi.
Sumber data berupa data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui proses
wawancara beserta analisis secara kualitatif terhadap undang-undang atau studi
kepustakaan.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran dan fungsi
Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang
adalah sebagai lembaga penegak hukum yang dimana fungsi dari lembaga
tersebut untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam bidang penuntutan.
Adapun kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Semarang dalam
melaksanakan peran dan fungsinya, dikarenakan pada saat itu masih dalam
keadaan pandemik Covid-19, sehingga persidangan diadakan secara online.
Kendala jaringan internet yang tidak stabil cukup menggangu jalannya
persidangan. Dikategorikan sebagai kota kecil, sehingga kasus perdagangan orang
tidak terlalu banyak dibandingkan kota-kota metropilitan seperti Jakarta dan
Surabaya.
Kata Kunci: Perdagangan Orang, Kejaksaan, Penegakan Hukum