ABSOR, MUHAMMAD ULIL (2024) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI KABUPATEN KUDUS (Studi Kasus di Polres Kudus). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302000012_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302000012_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (199kB) | Download (199kB)

Abstract

Penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa merupakan suatu usaha
untuk menanggulangi kejahatan secara rasional yang memenuhi rasa keadilan guna
menindak segala perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan
yang dimiliki oknum aparatur perangkat desa untuk menguntungkan dirinya atau
pihak-pihak lain serta merugikan keuangan maupun perekonomian negara maupun
desa. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku
tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kudus, mengungkap faktor penyebab
terjadinya tindak pidana korupsi dana desa, serta mengetahui hambatan dalam
penegakan hukum terhadap korupsi dana desa di Kabupaten Kudus.
Metode yang digunakan dalam penelitian Penulisan Karya Ilmiah ini adalah
metode pendekatan yuridis sosiologis. Dan spesifikasi penelitian ini adalah
deskriptif analisis, Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data
primer yang diperoleh dari studi lapangan wawancara dengan penyidik di Polres
Kudus. Dan data sekunder di peroleh dari studi kepustakaan. Data dianalisis secara
kualitatif menggunaan teori kepastian hukum.
Hasil dari penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap pelaku tindak
pidana korupsi dana desa di Kabupaten Kudus mengutamakan prinsip-prinsip
kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Penegakan hukum dilakukan melalui
dua pendekatan yaitu preventif dan represif. Penyebab terjadinya tindak pidana
korupsi dana desa disebabkan oleh tiga faktor antara lain: faktor regulasi
kewenangan pembangunaan desa, faktor kepala desa, faktor masyarakat. Hambatan
dan solusinya dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi tindak pidana korupsi
dana desa di Kabupaten Kudus terdiri dari faktor internal dan faktor ekternal,
seperti: tersangka tidak kooperatif (tidak mau bekerja sama) dan keterbatasan
sumber dana atau anggaran untuk penanganan perkara selama proses penyidikan,.
Solusi untuk mengatasi tindak pidana korupsi dana desa adalah melakukan upaya
pencegahan melalui penguatan fungsi pengawasan baik formal maupun non formal,
melakukan langkah penindakan dan pemberian efek jera, Pemerintah perlu
melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh terkait penyaluran dan pengelolaan
dana desa.
Kata kunci: Penegakan Hukum, Korupsi Dana Desa, Penyalahgunaan
kewenangan

Dosen Pembimbing:	Maerani, Ira Alia | nidn0602057803
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	05 Aug 2024 03:54
Last Modified:	05 Aug 2024 03:54
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/35145

Actions (login required)

View Item