Hasan, Hakan (2024) KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA SEBAGAI UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN GIN). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Ilmu Hukum_30302000532_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Preview Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302000532_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (299kB) | Preview Download (299kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum dan faktorfaktor

upaya penegakan hukum serta penanggulangan tindak pidana perjudian
online. Dalam mengurangi tingkat kriminalitas tindak pidana judi online perlu
diketahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana judi online
dan upaya penanggulannya. Dan upaya penanggulangan itu yang menjadi
permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum dan
faktor-faktor yang menghambat upaya penegakan hukum, serta bagaimana
penanggulangan tindak pidana perjudian online.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum
normatif penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti
bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. metode penelitian hukum
normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara
meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini
dilakukan guna untuk mendapat bahan-bahan, konsep-konsep asas-asas, hukum
serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan, dalam
penelitian ini, ruang lingkup penelitian akan dilakukan penelitian dengan cara
menarik asas hukum dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak
tertulis.
Hasil penelitian penegakan hukum terhadap perjudian online berdasarkan
kajian dan uraian pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang
yang mempromosikan judi dalam hal menerima endorse atau mengiklankan situs
judi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan pasal 27
ayat (2) UU ITE. Pengaturan tentang larangan perjudian dalam sistem hukum
Indonesia ialah pada KUHP dan di luar KUHP. Pada KUHP diatur dalam Pasal
303 dan Pasal 303bis KUHP dan diperkuat lagi dengan UndangUndang No. 7
Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang merupakan perjudian secara
konvensional. Sedangkan perjudian secara nonkonvensional adalah jenis baru
yang berkembang dan diatur dengan UndangUndang No. 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45
ayat (1).
Kata kunci : Penegakan Hukum,Tindak Pidana, Perjudian Online

Dosen Pembimbing:	Soponyono, Eko | nidn8883720016
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	13 May 2024 07:05
Last Modified:	13 May 2024 07:05
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33857

Actions (login required)

View Item