Puspamurti, Faysha (2024) AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 jo UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (Studi Tentang Perkawinan Campuran di Kabupaten Kendal). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Preview |
Text
Ilmu Hukum_30302000492_fullpdf.pdf |
![]() |
Text
Ilmu Hukum_30302000492_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only |
Abstract
Perkawinan adalah perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita
untuk membentuk sebuah keluarga.Tujuan pernikahan adalah untuk membangun
keluarga yang bahagia dan kekal bisa diartikan sebagai pernikahan yang harus
berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Namun berbeda
dengan perkawinan campuran atau di definiskan dengan perkawinan beda
kewarganegaraan. Akibat-akibat hukum atau konsekuensi yang harus diterima jika
melakukan perkawinan beda kewarganegaraan tentunya akan beragam dan
signifikan. Salah satu akibat hukum paling fatal yang bisa terjadi dalam perkawinan
campuran adalah ketika seorang Warga Negara Indonesia (WNI) harus kehilangan
kewarganegaraannya karena mengikuti aturan hukum perkawinan negara asal calon
pasangan atau Warga Negara Asing (WNA).
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris.
Metode pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan melihat
pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada
setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat yang berkaitan
dengan praktik perkawinan campuran di Indonesia. Metode ini digunakan untuk
mengkaji bagaimana ketentuan normatif di wujudkan di masyarakat berdasarkan
asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku
dan berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.
Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa perkawinan campuran di
Kabupaten banyak sekali terjadi karena faktor lingkungan kerja. Masyarakat di
Kabupaten Kendal yang melakukan perkawinan campuran biasanya karena mereka
awalnya bekerja di luar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan juga
Tenaga Kerja Wanita (WNA). Namun perkawinan campuran sendiri terntunya
berdampak yang jauh lebih susah konsekuensinya jika dibandingkan dengan
perkawinan yang satu kewarganegaraan. Karena perbedaan hukum masing-masing
negara serta aturan-aturan mengikat seperti adat dan kebiasaan masing-masing
negara.
Kata kunci: Perkawinan, Perkawinan Campuran, Akibat Hukum.
Dosen Pembimbing: | Winanto, Winanto | nidn0618056502 |
---|---|
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 5 UNISSULA |
Date Deposited: | 13 May 2024 07:15 |
Last Modified: | 13 May 2024 07:15 |
URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33847 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |