IDRIS, TURHAMUN (2024) STUDI PERBANDINGAN KEWENANGAN PIDANA PEMERKOSAAN DI PENGADILAN NEGERI DAN MAHKAMAH SYAR’IYAH SETELAH BERLAKUNYA QANUN JINAYAT. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Ilmu Hukum_30302000394_fullpdf.pdf Baca Disini (2MB) | Preview Download (2MB)
	Text Ilmu Hukum_30302000394_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (718kB) | Preview Download (718kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan agar memberikan pemahaman tentang
mengetahui kompetensi kewenangan absolut Pengadilan Negeri dan
Mahkamah Syar‟iyah di Provinsi Aceh, efektivitas keduanya dalam
menangani kasus pemerkosaan di Aceh, dari segi prosedur penerimaan
perkara, pendekatan sumber hukum, dan hasil putusan setelah berlakunya
Qanun Jinayat, serta pendekatan hukum formil, hukum materil, dan legal
reasoning Hakim di kedua matra tersebut dalam kasus pemerkosaan.
Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan
normatif-empiris yang bersumber dari peraturan perundang-undangan,
penelitian publikasi, jurnal, buku dan naskah yang meliputi aspek teori,
filosofi, perbandingan, struktur, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan
rinci pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang,
serta kaidah dan penerapannya di Pengadilan.
Hasil Penelitian ini mengungkapkan bahwa sejak lahirnya Qanun
Jinayat, tindak pidana pemerkosaan telah menjadi bagian dari kewenangan
Mahkamah Syar‟iyah yang ketentuannya terikat dengan Pasal 5 Qanun Aceh
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menyebutkan bahwa
ketentuan hukum jinayat tersebut berlaku untuk Setiap Orang beragama Islam
yang melakukan Jarimah di Aceh, Setiap Orang beragama bukan Islam yang
melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih
serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat; Setiap Orang
beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang
tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau
ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; dan Badan
Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh. Sehingga tidak ada
tumpang tindih kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Mahkamah
Syar‟iyah, masing-masing dengan terikat dengan status keagamaan subjek
hukum Pelaku Pidana.

Kata Kunci:
Perbandingan, Pidana Pemerkosaan, Pengadilan Negeri, Mahkamah
Syar’iyah, Qanun Jinayat

Dosen Pembimbing:	Kusriyah, Sri | nidn0615076202
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	20 May 2024 04:20
Last Modified:	20 May 2024 04:20
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33810

Actions (login required)

View Item