Dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai tindak pidana pembunuhan
yang dilakukan oleh anggota TNI. Pembunuhan yang dilakukan anggota TNI
menjadi masalah terpenting dalam tubuh Militer. Dimana Sebagai Benteng
perlindungan keamaan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Penelitian ini mengangkat masalah pokoknya adalah bentuk pertanggung
jawaban anggota TNI yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap warga
sipil di wilayah POMDAM DETASEMEN 2 CIJANTUNG JAKARTA dan
penerapan sanksi yang diterima oleh pelaku tindak pidana pembunuhan. Jenis
penelitian yang digunakan dalam metode penulisan ini adalah penelitian hukum
sosiologis dengan melakukan wawancara secara langsung. Penelitian ini bersifat
deskriptif yaitu menggambarkan dan menulis fakta yang diteliti dilapangan tentang
bentuk pertanggung jawaban terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana
pembunuhan dan sanksi yang diterima oleh pelaku tindak pidana pembunuhan.
Bentuk pertanggung jawaban pidana yang dijatuhkan kepada anggota
militer yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap warga sipil berupa
penjatuhan pidana penjara dan pemecatan dari dinas militer. Kemudian, penerapan
sanksi bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana pembunuhan yaitu setelah
melewati peradilan militer, pelaku akan mendapatkan pidana penjara dan pidana
tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Hal ini sebagaimana ketentuan pasal
256 UU No. 31 Tahun 1997 Tentang peradilan militer.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pembunuhan, Pertanggung Jawaban, anggota TNI