Tanah ulayat adalah tanah yang diatasnya didapati hak-hak ulayat yang
dipegang oleh suatu masyarakat hukum adat. Pengakuan hak ulayat diakui dalam
Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria, diantaranya adalah sepanjang kenyataan masyarakat hukum adat itu masih
ada; sesuai dengan kepentingan nasional dan negara; dan tidak bertentangan dengan
undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi. Dengan adanya kasus penggelapan
uang ganti rugi tanah bondo desa dari proyek Jratunseluna oleh H. K.R. selaku
Kepala Desa Batursari kala itu, telah terbukti bahwa perlindungan hukumnya masih
lemah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap
masyarakat adat yang memiliki hak atas tanah ulayat yang ada di Indonesia
berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1230/K/Pid.Sus/2012 dan mengetahui
peran Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan hukum hak ulayat
masyarakat Hukum Adat Desa Batursari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten
Demak.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan
spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Sumber data penelitian yang
digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan wawancara dengan perangkat
desa dan data sekunder yang diperoleh dengan studi pustaka. Analisis data
penelitian ini dilakukan secara analisis kualitatif.
Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap
masyarakat adat yang memiliki hak atas tanah ulayat di Indonesia berdasarkan
Putusan MA No. 1230/K/Pid.Sus/2012 adalah dengan adanya transparansi antara
perangkat desa Batursari dengan masyarakat desa Batursari melalui papan
informasi dan musyawarah desa yang berkaitan dengan anggaran, pembangunan
dan kesejahteraan desa, agar kasus penggelapan uang tidak terulang kembali. Peran
Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dalam memberikan perlindungan hukum
hak ulayat masyarakat adat Desa Batursari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten
Demak, melalui Gubernur, Bupati/Walikota, dan perangkat daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemertintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Pemerintah Desa Batursari memiliki kewajiban untuk melayani warganya yang
memiliki kepentingan, termasuk yang berkaitan dengan bondo desa, karena hal
tersebut merupakan hak masyarakat desa. Selain itu, adanya bentuk transparansi
antara antara perangkat desa Batursari dengan masyarakat desa Batursari melalui
papan informasi dan musyawarah desa yang berkaitan dengan anggaran,
pembangunan dan kesejahteraan desa.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Masyarakat Adat, Hak Atas Tanah Ulayat