Pelanggaran Hak Asasi Manusia terjadi pada semua subyek hukum,
termasuk perempuan dan anak yang seringkali menjadi subyek yang rentan
terhadap pelanggaran hak asasi manusia khususnya kekerasan seksual. Tindak
Pidana suatu tindakan/perbuatan/pelanggaran dimana perbuatan atas pelanggaran
tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan undang-undang Kekerasan
seksual adalah suatu paksaan yang terjadi tanpa adanya persetujuan kedua belah
pihak (consent), dan adanya ketimpangan relasi kuasa serta gender. Kekerasan
seksual diartikan sebagai terjadinya pendekatan seksual yang tidak diinginkan
oleh seseorang. Pendekatan seksual tersebut dapat berupa fisik ataupun dalam
bentuk verbal. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui kebijakan
hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual serta untuk mengetahui
kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Lembaga Pendidikan
Tinggi berdasarkan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021.
Adapun metode penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif
dengan pendekatan deskriptif analisis, dengan sumber data sekunder dengan studi
kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Pemerintah
menghadirkan perlindungan bagi akademik pendidik melalui Permendikbud
Ristek Nomor 30 Tahun 2021 sebagai langkah progresif pemerintah di tengah
maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Kekerasan
seksual merupakan pengalaman traumatik bagi korban, dalam hal ini korban
seringkali mendapatkan hambatan saat melaporkan kasus kekerasan seksual yang
dialaminya. Oleh karena itu, adanya Permendikbud tentang Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan pendidikan tinggi bertujuan
untuk melindungi hak-hak pelapor, baik korban maupun saksi pelapor.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Kekerasan Seksual, Pendidikan Tinggi