Rosid, Muhamad Abdul (2024) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG DIRUGIKAN DALAM SENGKETA BATAS TANAH (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DEMAK). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Ilmu Hukum_30302000188_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Preview Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302000188_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (478kB) | Preview Download (478kB)

Abstract

Sengketa batas tanah, sebagai konflik yang muncul antara dua pihak atau lebih
terkait batas tanah, dapat dipicu oleh berbagai faktor. Masalah ini merupakan situasi
yang signifikan dan dapat berdampak serius dengan potensi menimbulkan kerugian
yang luas bagi berbagai pihak. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam sengketa batas
tanah serta mengetahui hambatan dan solusi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan
perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam kasus sengketa batas tanah
di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris
atau sosiologis. Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat
kualitatif, dengan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Data primer
diperoleh melalui wawancara atau pengumpulan informasi secara langsung dari
sumbernya, sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber kepustakaan.
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan
hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam sengketa batas tanah di Kantor
Pertanahan Kabupaten Demak yaitu dengan cara mengunakan penyelesaian alternatif
di luar pengadilan atau yang disebut dengan cara mediasi. Untuk melakukan mediasi
ada beberapa tahapan antara lain yaitu pengaduan, analisis masalah, mengundang para
pihak, proses mediasi dan negosiasi akhir. Adapun hambatan yang terjadi dalam
pelaksanaan perlindungan hukum tersebut yaitu kurangnya bukti yang kuat bagi pihak
yang merasa dirugikan dan tidak hadirnya para pihak dalam mediasi. Solusi yang
dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan sengketa batas tersebut yaitu dengan
melakukan pendaftaran tanah terkait dengan lahan tanah yang belum di sertipikatkan,
sedangkan terkait ketidakhadiran pihak-pihak untuk mediasi, jika terbukti sulit
dilaksanakan karena keterlibatan yang rendah dari pihak-pihak yang bersengketa,
maka dapat mencari penyelesaian alternatif seperti mengajukan gugatan ke
pengadilan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Sengketa Batas, Kantor Pertanahan

Dosen Pembimbing:	Maaruf, Umar | nidn210391026
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	15 May 2024 07:07
Last Modified:	15 May 2024 07:07
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33720

Actions (login required)

View Item