Septiadi, Fahri Abrar (2024) TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Ilmu Hukum_30302000130_fullpdf.pdf Baca Disini (3MB) | Preview Download (3MB)
	Text Ilmu Hukum_30302000130_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (951kB) | Preview Download (951kB)

Abstract

Badan Peradilan yang berhak mengadili permasalahan perceraian di Kabupaten
Pangkalan Bun yaitu Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Menurut data, setidaknya
sebanyak 1558 pasangan suami istri di Pangkalan Bun mengajukan perceraian ke
Pengadilan Agama Pangkalan Bun mulai dari tahun 2021 hingga pertengahan tahun
2023. Dampak yang cukup memprihatinkan dengan tingginya angka perceraian di
Pangkalan Bun ialah sering diabaikannya hak-hak perempuan dan anak pasca
perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hak perempuan
dan anak pasca perceraian yang terjadi di Pangkalan Bun dan untuk mengetahui
hambatan hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pangkalan Bun dan solusinya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif serta pendekatan
yuridis sosiologis yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan
mengidentifikasi hukum secara riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.
Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh
pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyeknya maupun
terjun langsung ke lapangan.

Hasil dari penelitian ini ialah hakim mempunyai hak ex-officio yang mana dari
hak tersebut hakim mempunyai kewenangan untuk memutus atau memberikan sesuatu
yang tidak ada dalam tuntutan atau gugatan. Dalam perlindungan pemenuhan hak-hak
perempuan dan anak pasca perceraian, hak ex-officio dapat digunakan oleh hakim
dalam melindungi hak isteri dan anak setelah terjadi perceraian serta membela hak-hak
isteri dan anak yang biasanya tidak dipenuhi oleh seorang suami. Selain itu terdapat
bebrapa hambatan dalam pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian yaitu
terkait pemberian tunjangan nafkah pada istri dana anak pada perceraian talak, istri
yang mengajukan perceraian tidak memiliki hak untuk menerima nafkah 'iddah dan
mut'ah karena perceraian gugat. Hambatan tersebut bisa diselesaikan dengan dibuatnya
lembaga penjamin yang bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan putusan
pengadilan terkait hak-hak pasca perceraian. Selain itu, upaya lain yang bisa dilakukan
yaitu dengan menggunakan hak ex-officio dapat dalam melindungi hak isteri dan anak
setelah terjadi perceraian.
Kata Kunci: Perlindungan, Hak Perempuan dan Anak, Perceraian

Dosen Pembimbing:	Fitri, Dini Amalia | nidn0607099001
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	13 May 2024 07:14
Last Modified:	13 May 2024 07:14
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33703

Actions (login required)

View Item