Teknologi dan transportasi yang maju dan berkelanjutan membuka
lapangan kerja barn dalam pembangunan yang
lebih inovatif. Seiring
meningkatnya kepadatan kendaraan peluang bisnis perparkiran menjadi potensi
yang menjanjikan. Pada studi kali ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan
hukum yang diberikan kepada konsumen pengguna jasa parkir terkait dengan
penetapan klausula baku dalam jasa parkir. Klausula baku adalah syarat-syarat
yang telah ditetapkan oleh penyedia jasa parkir dan dikaitkan kepada konsumen
tanpa bisa dinegosiasikan. Penetapan klausula baku tersebut seringkali
menguntungkan pihak penyedia jasa parkir dan merugikan konsumen pengguna
jasa parkir.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif
serta pendekatan yuridis sosiologis yang menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Perlindungan
Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan terkait lainnya
dengan dikaitkan kenyataan di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif
menggunakan metode yang menggambarkan atau menganalisis peraturan dengan
masalah sosial yang diteliti.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhdapa
konsumen pengguna jasa parkir masih terbatas dan belum memadai. Penetapan
klausula baku dalam jasa parkir masih sering kali mengabaikan hak-hak
konsumen, seperti hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan transparan
tentang tarif dan ketentuan parkir. Selain itu, pengaturan klausula baku dalam
kontrak jasa parkir juga sering kali tidak memenuhi prinsip kesetaraan kedudukan
antara penyedia jasa parkir dan konsumen. Berdasarkan temuan tersebut,
diperlukan reformasi dalam regulasi perlindungan konsumen terkait jasa parkir,
termasuk pengaturan yang lebih tegas mengenai penetapan klausula baku dalam
kontrak jasa parkir. Reformasi ini harus memperkuat posisi konsumen dan
menjamin agar hak-hak konsumen pengguna jasa parkir dapat dilindungi dengan
baik sesuai dengan prinsip-prinsip perlindung konsumen yang adil dan
berkeadilan.
Kata kunci: perlindungan hukum, klasusula baku, jasa parkir, konsumen