Alamsyah, Hajir (2024) Tinjauan Yuridis Kedudukan dan Kekuatan Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Ilmu Hukum_30301900153_fullpdf.pdf Baca Disini (2MB) | Preview Download (2MB)
	Text Ilmu Hukum_30301900153_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (156kB) | Preview Download (156kB)

Abstract

Pemilihan Umum merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem
pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Pemerintah negara yang dibentuk
melalui Pemilihan Umum adalah yang berasal dari rakyat, dijalankan sesuai
dengan kehendak rakyat dan diabdikan untuk kesejahteraan rakyat. Komisi
Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat
nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. KPU di berikan
kewenangan sangat besar melalui UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilu dalam
menjalankan prinsip kedaulatan rakyat. Dalam menjalankan tugas besar tersebut
KPU di beri kewenangan membuat regulasi berupa Peraturan KPU untuk
mengatur mekanisme teknis tahapan-tahapan setiap penyelenggaraan pemilu.
Akan tetapi masih menjadi polemik kedudukan dan kekuatan hukum PKPU ini
memperoleh kekuatan hukum mengikat, serta dimana muatan materi Peraturan
KPU diambil mengingat kalau di tinjau dari UU No 12 tahun 2011 tentang
pembentukan peraturan perundang-undangan tidak menjelaskan posisi secara
hierakis peraturan KPU. Maka dari itu penulis tertarik untuk mangalisis terkait
dengan lembaga Independen Komisi pemilihan Umum (KPU) dengan judul
“Tinjauan Yuridis Kedudukan dan Kekuatan Hukum Peraturan Komisi
Pemilihan Umum (PKPU) dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan”
Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni
dengan cara menelaah bahan-bahan primer yang terdiri atas Undang-Undang
Dasar 1945, UU No 7 Tahun 2017, UU No 12 tahun 2011 dan berbagai dokumen
resmi yang memuat hukum, Kemudian menelaah mengenai bahan-bahan hukum
sekunder yang berupa buku, Jurnal, artikel, laporan penelitian dan sebagainya.
Penelitian ini menggunakan 2 model pendekatan yakni dilaksanakan dengan
pendekatan Perundang-Undangan (Statute approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach).

Peraturan KPU merupakan salah satu kewenangan KPU sebagai lembaga
independen untuk menjalankan pemilu secara demokratis, PKPU sendiri di lihat
dari hierarki peraturan memang tidak di jelaskan secara ekplisit akan tetapi sudah
terakomodir berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. PKPU
dikategorikan sebagai suatu peraturan yang ditetapkan oleh komisi yang setingkat
dengan lembaga negara lain yang dibentuk dengan Undang-Undang atau
Pemerintah atas perintah suatu Undang-Undang. Oleh karena itu, PKPU diakui
keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat karena diperintahkan
oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dibentuk berdasarkan
kewenangan yang diberikan Undang-Undang Pemilu kepada KPU.

Kata kunci : Pemilu , Peraturan KPU, Hierarki peraturan

Dosen Pembimbing:	Istinah, Siti Rodhiyah Dwi | nidn0613066101
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	07 May 2024 02:33
Last Modified:	07 May 2024 02:33
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33621

Actions (login required)

View Item