HARDIANA, WAHYU (2024) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DI KEPOLISIAN R ESOR KOTA PATI. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Magister Ilmu Hukum_20302300246_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Preview Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302300246_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (74kB) | Preview Download (74kB)

Abstract

Tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat semakin
meresahkan. Dalam menyelesaikan suatu konflik atau permasalahan disertai
dengan tindakan kekerasan. Perlindungan terhadap anak harus semakin
ditingkatkan mengingat makin maraknya kejahatan semacam ini. Karena
sebagaimana kita ketahui bahwa anak adalah potensi dan cerminan nasib manusia
dimasa yang akan datang, para generasi muda dan penerus cita-cita bangsa yang
tentunya juga turut berperan menentukan sejarah. Tujuan penelitian ini adalah
Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak
korban tindak pidana persetubuhan di Kepolisian Resor Kota Pati. Untuk
mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat perlindungan hukum
terhadap anak sebagai korban persetubuhan di Kepolisian Resor Kota Pati.
Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis
empiris dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif. Adapaun
sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh
melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data
dianalisa secara kualitatif menggunakan teori perlindungan hukum dan teori
keadilan menurut perspektif Islam.
Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Bentuk Perlindungan Hukum
Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan di Kepolisian Resor Kota
Pati adalah Pemberian Restitusi dan Kompensasi Schafer menyatakan bahwa
terdapat 3 (tiga) sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban
kejahatan, yakni sebagai berikut: Ganti Rugi yang bersifat keperdataan, diberikan
melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari
proses pidana. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses
pidana. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana
diberikan melalui proses pidana. Pelayanan/Bantuan Medis diberikan kepada
korban yang menderita secara medis akibat suatu tindakan pidana. Bantuan
hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. Di
Indonesia bantuan ini lebih banyak diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM). Faktor-Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Sebagai Korban Persetubuhan di Kepolisian Resor Kota Pati diantaranya yaitu :
Faktor korban sendiri dan faktor pelaku.

Kata kunci : Perlindungan Hukum. Anak, Tindak Pidana, Persetubuhan

Dosen Pembimbing:	Suwondo, Denny | nidn0617106301
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	30 Apr 2024 01:45
Last Modified:	30 Apr 2024 01:45
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33571

Actions (login required)

View Item