WISESA, KADEK AGUS AMBARA (2024) EFEKTIVITAS HAK NARAPIDANA DALAM OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) TERHADAP PUTUSAN PIDANA DENDA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Magister Ilmu Hukum_20302300122_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Preview Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302300122_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (1MB) | Preview Download (1MB)

Abstract

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pidana denda tidak
berjalan secara optimal dikarenakan luasnya hak khusus narapidana baik berupa
remisi, pembebasan bersyarat dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana yang di berikan negara kepada terpidana yang
diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang
Pemasyarakatan, sehingga diperlukan kebijakan regulasi pelaksanaan hak
narapidana pada saat yang akan datang (ius constituendum) dalam optimalisasi
PNBP.
Permasalahan dalam penelitian ini bertujuan untuk : 1. Untuk mengetahui
dan menganalisa pelaksanaan hak dari narapidana yang dibebankan pidana denda.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa efektivitas hak narapidana dalam
optimalisasi pendapatan negara bukan pajak (pnbp) terhadap putusan pidana
denda. 3. Untuk menyarankan kebijakan regulasi pelaksanaan hak narapidana pada
saat yang akan datang (ius constituendum) yang dimungkinkan atau yang
seharusnya berlaku sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pemasukan
keuangan negara dan menurunnya tingkat perkara tindak pidana yang diancam
pidana kumulatif.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan
spesifikasi penelitian deskriptif analitis, jenis dan sumber data yaitu data primer
dengan melakukan wawancara dan observasi serta data sekunder dengan
melakukan syudi kepustakaan, metode Analisa data secara logis dan sistematis.
Untuk permasalahan penelitian di analisis menggunakan teori bekerjanya hukum,
teori efektivitas hukum dan teori kebijakan hukum pidana.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : (1) pelaksanaan hak dari
narapidana yang dibebankan pidana denda tidak lagi memberikan batasan dalam
pemberian hak khusus narapidana terhadap semua jenis tindak pidana, kecuali
terhadap narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati,
sehingga narapidana dengan mudah mendapatkan hak narapidana tanpa perlu
membayar pidana denda. (2) Pelaksanaan hak narapidana dalam optimalisasi
PNBP terhadap putusan pidana denda tidak berjalan efektif mengingat pemberian
hak narapidana yang sangat luas dan tidak terbatas tidak akan memberikan dampak
positif terhadap kegiatan optimalisasi PNBP dari sektor pidana denda karena
pidana denda yang dijatuhkan oleh majelis hakim dapat diganti dengan pidana
kurungan atau penjara dan juga tidak diharuskan terpidana untuk membayar pidana
denda terlebih dahulu sebelum menerima hak narapidana. (3) Kebijakan regulasi
pelaksanaan hak narapidana yang diputus pidana denda pada saat yang akan datang
(ius constituendum) terhadap optimalisasi PNBP, sangat diperlukan pengaturan
atau Kebijakan Regulasi yang mengatur adanya Pembatasan Terhadap Pelaksanaan
Hak Khusus Narapidana tersebut yang diatur di dalam peraturan perundangundangan.
Kata Kunci:Efektivitas,Hak Narapidana,Optimalisasi,Penerimaan
Negara Bukan
Pajak,Pidana Denda

Dosen Pembimbing:	Sugiharto, Sugiharto | nidn0602066103
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	17 May 2024 09:40
Last Modified:	17 May 2024 09:40
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33568

Actions (login required)

View Item