Siregar, Mulvian Iskandar (2024) EVEKTIVITAS PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Magister Ilmu Hukum_20302200078_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Preview Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302200078_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (48kB) | Preview Download (48kB)

Abstract

Tesis ini membahas tentang efektivitas pelaksanaan penyidikan tindak
pidana penganiayaan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Penelitian ini
terbatas pada kebijakan formulasi mengenai pidana penjara minimum
khusus dalam peraturan perundangan pidana di dalam KUHP yang
mencantumkan pola lamanya pidana penjara minimum khusus dan
Konsep KUHP dalam proses peradilan di Indonesia. Langkah-langkah
penelitian meliputi merumuskan permasalahan, meninjau kepustakaan,
merencanakan desain penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data,
menarik kesimpulan, dan memberikan rekomendasi. Konsep-konsep
yang diuraikan dalam tesis ini meliputi teori efektivitas hukum, faktor
kebudayaan, teori kepastian hukum, dan teori kepastian hukum. Selain
itu, tesis juga membahas pentingnya kesabaran dan keterampilan
berbicara dalam menyelesaikan konflik, serta keterlibatan tokoh
masyarakat dalam proses penyidikan. Diharapkan hasil penelitian ini
dapat memberikan pandangan baru dan rekomendasi terkait efektivitas
penegakan hukum dan penyidikan tindak pidana di Indonesia. Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Polri) diatur oleh Undang-Undang Nomor 2
tahun 2002 yang memberikan tugas pokok untuk memelihara keamanan
dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Sejak pemisahan
dari Tentara Nasional Indonesia, Polri berupaya membangun citra baru
sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.Dalam
menjalankan tugasnya, Polri memiliki fungsi Reserse Kriminal yang
bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana
sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan
lainnya. Proses penegakan hukum ini melibatkan subsistem kepolisian
(sebagai penyidik), kejaksaan (sebagai penuntut umum), kehakiman
(sebagai hakim), dan lembaga pemasyarakatan (sebagai subsistem
rehabilitasi) dalam Sistem Peradilan Pidana.Namun, dalam prakteknya,
sinergi antar institusi terkait dalam Sistem Peradilan Pidana masih belum
optimal. Kritikan terhadap penegakan hukum di Indoneia, terutama pada
tahap penyidikan, menunjukkan perlunya perubahan menuju sistem
peradilan pidana yang lebih baik.Tantangan penyidik Polri semakin
kompleks, membutuhkan kemampuan untuk mengungkap perkara tanpa
melanggar Hak Asasi Manusia. Selain itu, penyidik juga dihadapkan
pada kemungkinan tuntutan hukum dari pihak tersangka dan
keluarganya. Dalam konteks ini, penting untuk terus berupaya
meningkatkan kualitas penegakan hukum demi mewujudkan keadilan
dan keamanan bagi masyarakat.
Kata Kunci: : pelaksanaan penyidikan tindak pidana penganiayaan

Dosen Pembimbing:	Laksana, Andri Winjaya | nidn0620058302
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	30 Apr 2024 01:33
Last Modified:	30 Apr 2024 01:33
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33562

Actions (login required)

View Item