Proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara
kontraktual, tidak jarang terjadi ketidakpuasan Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) atas pelaksanaan kontrak oleh penyedia barang/jasa. Ketidakpuasan
tersebut dapat berujung pada pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pejabat
Pembuat Komitmen yang diikuti dengan tindakan lainnya. Tujuan dalam
penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Implikasi yuridis terhadap
ketidaksesuaian hasil pekerjaan peningkatan jalan Bantarsari-Cikerang dengan
isi perjanjian Pemborongan pekerjaan pada anggaran pendapatan belanja
daerah tahun 2019 di Kabupaten Cilacap. 2) Tanggung jawab hukum terhadap
ketidaksesuaian hasil pekerjaan peningkatan jalan Bantarsari-Cikerang dengan
isi perjanjian Pemborongan pekerjaan pada anggaran pendapatan belanja
daerah tahun 2019 di Kabupaten Cilacap
Jenis penelitian ini termasuk lingkup penelitian yuridis sosiologis. Metode
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif..
Jenis data menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui
wawancara dan studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini dilakukan secara kualitatif.
Hasil penelitian disimpulkan : 1) Implikasi yuridis terhadap ketidaksesuaian
hasil pekerjaan peningkatan jalan Bantarsari-Cikerang dengan isi perjanjian
Pemborongan pekerjaan pada anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2019 di
Kabupaten Cilacap adalah Pihak PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara
sepihak, dikarenakan penyedia jasa telah terbukti melakukan wanprestasi atas
perjanjian kerja. Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan pada masa pelaksanaan
karena kesalahan penyedia jasa, maka jaminan pelaksanaan dicairkan, sisa uang
muka harus dilunasi oleh penyedia jasa atau jaminan uang muka dicairkan,
penyedia jasa dikenakan sanksi daftar hitam. 2) Tanggung jawab hukum terhadap
ketidaksesuaian hasil pekerjaan peningkatan jalan Bantarsari-Cikerang dengan isi
perjanjian Pemborongan pekerjaan pada anggaran pendapatan belanja daerah tahun
2019 di Kabupaten Cilacap maka Penyedia Jasa atau PT. ETT harus
bertanggungjawab secara hukum. Selain masuk sebagai penyedia jasa di daftar
hitam, PT. ETT juga harus melakukan ganti rugi dengan melunasi sisa uang muka
atau jaminan yang dicairkan. Mengenai sanksi yang diberikan ini haruslah dapat
dibuktikan bahwa sebenar-benarnya telah terjadi wanprestasi yang mengakibatkan
kerugian salah satu pihak. Adapun mengenai ganti rugi tersebut haruslah dapat
diperhitungkan secara materil dan mengenai hal-hal yang dapat dipertanggung
jawabkan oleh pihak yang dinyatakan wanprestasi.

Kata Kunci: Implikasi Yuridis, Perjanjian, Peningkatan Jalan