MARFU’ATUN, MARFU’ATUN (2024) ANALISIS YURIDIS TERKAIT PENGATURAN PEMBERIAN HAK ATAS KEPEMILIKAN RUANG BAWAH TANAH DI JAKARTA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Preview	Text Magister Kenotariatan_21302200108_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Preview Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302200108_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (233kB) | Preview Download (233kB)

Abstract

Semakin berkurangnya ruang di suatu perkotaan maka mengharusnkan
pemanfaatan tata ruang yang juga mampu mengikuti kebutuhan masyarakat secara
dinamis, hal ini secara nyata dilakukan melalui pemanfaatan ruang bawah tanah. Hal ini
telah dilakukan di DKI Jakarta, namun demikian pemanfaatan ruang bawah tanag di
DKI Jakarta belum sejalan dengan mapannya pengaturan mengenai pemanfaatan ruang
bawah tanah. Ketentuan dalam Pergub DKI Nomor 167 Tahun 2012 tentang Ruang
Bawah Tanah tersebut tidak mengatur mengenai sistem kepemilikan lahan bawah tanah
dan PP No. 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah
Susun, dan Pendaftaran Tanah tidak mengatur pemerataan hak bagi setiap golongan
dalam mendapatkan manfaat dari ruang bawah tanah, hal ini dikarenakan pihak yang
hanya dapat memiliki hak penggunaan ruang bawah tanah dalam PP No. 18 tahun 2021
tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran
Tanah hanyalah pihak swasta yang bekerja sama dengan pemerintah dalam pemanfaatan
ruang bawah tanah. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan
pengaturan terkait pemberian hak atas ruang bawah tanah saat di Jakata dan untuk
menganalisis dan mendeskripsikan kendala dan solusi pengaturan terkait pemberian hak
atas ruang bawah tanah di Jakarta.
Metode yang digunakan dalam penelitian tesis ini ialah Yuridis Sosiologi.
Penelitian Yuridis Sosiologi, adalah metode penelitian yang berusaha
menggambarkan dan menginterprestasikan objek sesuai dengan apa adanya, dengan
tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek penelitian yang
diteliti secara tepat. Sehingga dapat dianalisis lebih lanjut berdasarkan data atau bahan
yang diperoleh.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat dipahami bahwa ketiadaan
pengaturan mengenai kepemilikan ruang bawah tanah saat ini telah mengakibatkan
terabaikannya keadilan bagi pengguna ruang bawah tanah. Khususnya dalam konteks
keadilan sosial bagi seluruh rakyata Indonesia menurut Pancasila. Secara materialsubtansial

dan intrinsik Pancasila adalah filosofis. Misalnya, hakikat dari sila
kemanusiaan yang adil dan beradab, belum lagi nilai dalam sila Ketuhanan Yang Maha
Esa dan nilai-nilai di dalam sila-sila lainnya. Kesemuanya adalah bersifat
metafisis/filosofis, dalam tata-budaya masyarakat Indonesia pra-kemerdekaan dan
masih berlangsung hingga kini dan seharusnya di masa-masa yang akan datang, nilai
Pancasila diakui sebagai filsafat hidup atau pandangan hidup yang di praktikkan. Solusi
yang dapat dilakukan ialah perlu diaturnya ketentuan mengnai hak milik atas ruang
bawah tanah yang jelas, perlu diaturnya Batasan penggunaan ruang bawah tanah guna
mencegah terjadinya kerusakan struktur dan fungsi tanah, dan perlu diaturnya sanksi
tegas bagi para pihak yang menggunakan ruang bawah tanah atau para pihak yang
membuat izin pemanfaatan ruang bawah tanah yang mengakibatkan kerusakan tanah
dan fungsi tanah, serta yang melampaui batas penggunaan luasan ruang bawah tanah.
Kata Kunci: (Kepemlikan, Ruang Bawah Tanah, Yuridis)

Dosen Pembimbing:	Hafidz, Jawade | nidn0620046701
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	30 Apr 2024 02:07
Last Modified:	30 Apr 2024 02:07
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/33529

Actions (login required)

View Item